Jakarta (Antara Kalbar) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar memilih orang yang peduli anak sebagai menteri dalam kabinetnya.
"Kami merekomendasi kepada Presiden untuk memprioritaskan kebijakan perlindungan anak sesuai janji kampanye," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Selasa.
Ketua KPAI meminta Presiden untuk memilih menteri-menteri dengan melihat rekam jejak mereka dari aspek perlindungan anak sebagai pertimbangan utama, memiliki rekam jejak yang baik dari sisi etik dan moralitas.
Ia menjelaskan hal itu bisa dilihat dari, misalnya sukses dalam urusan keluarga dan domestik, tidak memiliki riwayat konflik keluarga dan atau anak, tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak, memiliki riwayat yang baik dalam pemihakan terhadap isu-isu perlindungan anak.
"Jangan pilih anggota kabinet dan pembantu-pembantu presiden yang memiliki masalah keluarga dan kekerasan terhadap anak," kata Asrorun.
Anggota kabinet, menurut dia, harus memiliki kompetensi, bersih, pekerja keras, dan tidak dibebani urusan hukum, moral serta urusan domestik lainnya, termasuk urusan kasus kekerasan terhadap anak.
KPAI juga berharap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki visi kuat dalam upaya perlindungan anak, dengan memastikan seluruh kebijakan dan programnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi.
(D016/M.M. Astro)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami merekomendasi kepada Presiden untuk memprioritaskan kebijakan perlindungan anak sesuai janji kampanye," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Selasa.
Ketua KPAI meminta Presiden untuk memilih menteri-menteri dengan melihat rekam jejak mereka dari aspek perlindungan anak sebagai pertimbangan utama, memiliki rekam jejak yang baik dari sisi etik dan moralitas.
Ia menjelaskan hal itu bisa dilihat dari, misalnya sukses dalam urusan keluarga dan domestik, tidak memiliki riwayat konflik keluarga dan atau anak, tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak, memiliki riwayat yang baik dalam pemihakan terhadap isu-isu perlindungan anak.
"Jangan pilih anggota kabinet dan pembantu-pembantu presiden yang memiliki masalah keluarga dan kekerasan terhadap anak," kata Asrorun.
Anggota kabinet, menurut dia, harus memiliki kompetensi, bersih, pekerja keras, dan tidak dibebani urusan hukum, moral serta urusan domestik lainnya, termasuk urusan kasus kekerasan terhadap anak.
KPAI juga berharap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki visi kuat dalam upaya perlindungan anak, dengan memastikan seluruh kebijakan dan programnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi.
(D016/M.M. Astro)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014