Pontianak (Antara Kalbar) - Guru Besar Fakultas Ekonomi Tanjungpura Eddy Suratman menilai Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memberi harapan bagi kemajuan bangsa.
"Terutama untuk posisi Menteri Keuangan, yang dijabat Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro," kata Prof Dr Eddy Suratman di Pontianak, Kalbar, Senin.
Namun, untuk menteri yang lain, ia menyarankan agar rakyat Indonesia menunggu dan melihat kinerja masing-masing.
Ia juga menyayangkan dari 34 menteri yang diumumkan, tidak satupun yang berasal dari Kalimantan.
Padahal, ujar dia, di Kalimantan ada lima (5) provinsi dengan kontribusi ekonomi terhadap pendapatan nasional menempati peringkat ke-3 setelah Jawa dan Sumatera.
"Kontribusi Kalimantan mengalahkan Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua," ucap dia.
Ia menambahkan, untuk ukuran Indonesia saat ini, keterwakilan pulau masih penting. "Siapa yang akan suarakan kepentingan Kalimantan saat rapat kabinet. Kalau tidak penting, kenapa ibu dari Papua itu `dipaksakan` masuk," kata dia.
Baginya, sangat menyedihkan dari 5 provinsi dengan pulau terbesar dan potensi SDA melimpah, tidak mampu membuka mata dan hati Presiden untuk menemukan satu orang saja masuk di kabinet.
"Apakah sedemikian terbelakang kualitas SDM Kalbar," ujar dia, mempertanyakan.
Ia melanjutkan, dalam mempersiapkan anggaran, disusun terlebih dahulu oleh kabinet, setelah matang baru ke DPR.
"Kabinetlah yang mengalokasikan secara rinci," katanta. Sementara saat ini kondisi infrastruktur Kalimantan jika diukur dari pertumbuhan panjang jalan dan perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah adalah yang terburuk di Indonesia.
Bahkan jika dibanding dengan Papua (baca buku 3 RPJMN 2010-2014). Ketiadaan menteri dari Kalimantan, maka semakin sulit mengejar ketinggalan. "Semoga saya salah perkiraan," ucap Eddy Suratman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Terutama untuk posisi Menteri Keuangan, yang dijabat Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro," kata Prof Dr Eddy Suratman di Pontianak, Kalbar, Senin.
Namun, untuk menteri yang lain, ia menyarankan agar rakyat Indonesia menunggu dan melihat kinerja masing-masing.
Ia juga menyayangkan dari 34 menteri yang diumumkan, tidak satupun yang berasal dari Kalimantan.
Padahal, ujar dia, di Kalimantan ada lima (5) provinsi dengan kontribusi ekonomi terhadap pendapatan nasional menempati peringkat ke-3 setelah Jawa dan Sumatera.
"Kontribusi Kalimantan mengalahkan Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua," ucap dia.
Ia menambahkan, untuk ukuran Indonesia saat ini, keterwakilan pulau masih penting. "Siapa yang akan suarakan kepentingan Kalimantan saat rapat kabinet. Kalau tidak penting, kenapa ibu dari Papua itu `dipaksakan` masuk," kata dia.
Baginya, sangat menyedihkan dari 5 provinsi dengan pulau terbesar dan potensi SDA melimpah, tidak mampu membuka mata dan hati Presiden untuk menemukan satu orang saja masuk di kabinet.
"Apakah sedemikian terbelakang kualitas SDM Kalbar," ujar dia, mempertanyakan.
Ia melanjutkan, dalam mempersiapkan anggaran, disusun terlebih dahulu oleh kabinet, setelah matang baru ke DPR.
"Kabinetlah yang mengalokasikan secara rinci," katanta. Sementara saat ini kondisi infrastruktur Kalimantan jika diukur dari pertumbuhan panjang jalan dan perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah adalah yang terburuk di Indonesia.
Bahkan jika dibanding dengan Papua (baca buku 3 RPJMN 2010-2014). Ketiadaan menteri dari Kalimantan, maka semakin sulit mengejar ketinggalan. "Semoga saya salah perkiraan," ucap Eddy Suratman.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014