Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta masyarakat tidak kecewa karena kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tanpa keterwakilan menteri dari Pulau Kalimantan.
"Saya ditelpon berkali-kali, bahkan sampai jam dua subuh, ditawari jadi menteri," ungkap Cornelis di Pontianak, Rabu.
Posisi yang ditawarkan pun beragam. Salah satunya menjadi Menteri Dalam Negeri, yang kini posisinya dipegang oleh Tjahjo Kumolo.
"Saya bukan target menjadi menteri," ungkap Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar itu.
Baginya, lebih baik tetap menjadi gubernur dan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Harapannya tentu saja lebih banyak dana yang mengucur ke Kalimantan. "Tidak hanya untuk Kalbar, tapi se-Kalimantan," kata Cornelis menegaskan.
Ia menambahkan, Kalimantan masih membutuhkan banyak dana untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. "Khususnya bagi orang Dayak," kata Cornelis.
Menurut dia, masih banyak masyarakat Dayak yang hidup tertinggal, miskin dan primitif. "Jadi wajar kalau saya bicara lebih banyak tentang orang Dayak. Karena kami memang tertinggal," kata dia.
Selain itu, ia juga meminta agar di posisi tertentu tidak diganti sebelum pensiun. Misalnya Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung. "Karena itu jabatan karir," kata Cornelis.
Ia melanjutkan, saat ini ada warga Kalimantan, khususnya Kalbar, yang sudah menempati posisi di lembaga tinggi yakni Oesman Sapta sebagai Wakil Ketua MPR RI.
"MPR itu lembaga yang dapat memberhentikan Presiden, jadi jabatannya sudah luar biasa," katanya. ***1***
T011
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya ditelpon berkali-kali, bahkan sampai jam dua subuh, ditawari jadi menteri," ungkap Cornelis di Pontianak, Rabu.
Posisi yang ditawarkan pun beragam. Salah satunya menjadi Menteri Dalam Negeri, yang kini posisinya dipegang oleh Tjahjo Kumolo.
"Saya bukan target menjadi menteri," ungkap Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar itu.
Baginya, lebih baik tetap menjadi gubernur dan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Harapannya tentu saja lebih banyak dana yang mengucur ke Kalimantan. "Tidak hanya untuk Kalbar, tapi se-Kalimantan," kata Cornelis menegaskan.
Ia menambahkan, Kalimantan masih membutuhkan banyak dana untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. "Khususnya bagi orang Dayak," kata Cornelis.
Menurut dia, masih banyak masyarakat Dayak yang hidup tertinggal, miskin dan primitif. "Jadi wajar kalau saya bicara lebih banyak tentang orang Dayak. Karena kami memang tertinggal," kata dia.
Selain itu, ia juga meminta agar di posisi tertentu tidak diganti sebelum pensiun. Misalnya Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung. "Karena itu jabatan karir," kata Cornelis.
Ia melanjutkan, saat ini ada warga Kalimantan, khususnya Kalbar, yang sudah menempati posisi di lembaga tinggi yakni Oesman Sapta sebagai Wakil Ketua MPR RI.
"MPR itu lembaga yang dapat memberhentikan Presiden, jadi jabatannya sudah luar biasa," katanya. ***1***
T011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014