Sungai Raya (Antara Kalbar) - Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Eddy Suratman, SE MA, menyarankan pemerintah pusat agar bisa tepat sasaran dalam memberikan program bantuan untuk masyarakat miskin terkait pengalihan subsidi BBM.
"Pada intinya saya sangat mendukung kenaikan harga BBM. Karena selama ini tujuh puluh persen lebih subsidi BBM itu dinikmati orang menengah ke atas," katanya di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, dengan mendukung pemerintah menaikkan harga BBM maka secara otomatis masyarakat telah melindungi orang miskin.
"Kalau kita melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang jelas kita zholim kepada orang miskin, karena orang miskin tidak memiliki motor apalagi mobil, dan yang punya mobil itu orang kaya, yang punya motor itu orang menengah. Makanya saya sangat berpihak kepada orang miskin, karena saya sendiri lama jadi orang miskin," tuturnya.
Dekan Fakultas Ekonomi Untan Pontianak itu berpendapat, beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh negara selama ini lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya.
"Jika pemerintah memangkas 50 persen saja dari subsidi senilai Rp300 triliun tersebut maka pemerintah bisa hemat Rp150 triliun setiap tahunnya. Dengan uang tersebut, jika dialokasikan untuk bantuan langsung masyarakat miskin, berapa banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya," kata Eddy.
Dia menyatakan, memang efek dari kenaikan harga BBM itu akan berdampak langsung pada harga sembilan bahan pokok (sembako) yang otomatis juga akan ikut naik. Maka dari itu solusinya berikan dana tersebut kepada orang miskin agar kenaikan sembako itu yang menanggung orang kaya.
"Kalau orang miskin dijamin sekolahnya sampai ke perguruan tinggi, dijamin kesehatannya secara gratis dan diberikan tambahan produktivitas seperti alat pertanian, alat tangkap untuk nelayan, itu jauh lebih efektif," tuturnya.
Menurut Eddy, dimana-mana tidak ada subsidi untuk minyak dan barang, uang pemerintah berikan langsung kepada orang miskin, agar lebih tepat sasaran.
"Untuk itu saya sarankan agar dalam pengalihan subsidi BBM ini pemerintah memiliki database masyarakat miskin yang valid agar berbagai program bantuan untuk masyarakat miskin bisa lebih tepat sasaran," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pada intinya saya sangat mendukung kenaikan harga BBM. Karena selama ini tujuh puluh persen lebih subsidi BBM itu dinikmati orang menengah ke atas," katanya di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, dengan mendukung pemerintah menaikkan harga BBM maka secara otomatis masyarakat telah melindungi orang miskin.
"Kalau kita melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang jelas kita zholim kepada orang miskin, karena orang miskin tidak memiliki motor apalagi mobil, dan yang punya mobil itu orang kaya, yang punya motor itu orang menengah. Makanya saya sangat berpihak kepada orang miskin, karena saya sendiri lama jadi orang miskin," tuturnya.
Dekan Fakultas Ekonomi Untan Pontianak itu berpendapat, beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh negara selama ini lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya.
"Jika pemerintah memangkas 50 persen saja dari subsidi senilai Rp300 triliun tersebut maka pemerintah bisa hemat Rp150 triliun setiap tahunnya. Dengan uang tersebut, jika dialokasikan untuk bantuan langsung masyarakat miskin, berapa banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya," kata Eddy.
Dia menyatakan, memang efek dari kenaikan harga BBM itu akan berdampak langsung pada harga sembilan bahan pokok (sembako) yang otomatis juga akan ikut naik. Maka dari itu solusinya berikan dana tersebut kepada orang miskin agar kenaikan sembako itu yang menanggung orang kaya.
"Kalau orang miskin dijamin sekolahnya sampai ke perguruan tinggi, dijamin kesehatannya secara gratis dan diberikan tambahan produktivitas seperti alat pertanian, alat tangkap untuk nelayan, itu jauh lebih efektif," tuturnya.
Menurut Eddy, dimana-mana tidak ada subsidi untuk minyak dan barang, uang pemerintah berikan langsung kepada orang miskin, agar lebih tepat sasaran.
"Untuk itu saya sarankan agar dalam pengalihan subsidi BBM ini pemerintah memiliki database masyarakat miskin yang valid agar berbagai program bantuan untuk masyarakat miskin bisa lebih tepat sasaran," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014