Pontianak (Antara ) - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Hazairin Haderi mengatakan, dibutuhkan keputusan tambahan dari pemerintah pusat agar penyaluran benih menjadi lebih mudah dan cepat.
Menurut Hazairin saat dihubungi di Pontianak, Selasa, penyaluran benih kerap menjadi kendala saat menjelang musim tanam.
"Pengadaan terpusat dari Kementerian Pertanian. Tapi sering terlambat bahkan dua sampai tiga bulan," kata dia.
Ia melanjutkan, karena sistem tender maka butuh waktu untuk pengadaannya, belum lagi masalah pengangkutannya.
Sehingga, ungkap dia, pengadaan benih pada tahun lalu mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi secara nasional.
Kondisi itu membuat pada tahun ini pengadaan benih subsidi dari pemerintah untuk petani ditiadakan.
Terkait hal itu, pemerintah akan mengubah sistem pengadaan benih subsidi untuk petani.
"Pengadaan benih sistemnya penunjukan langsung. Dengan harapan, ketika musim tanam pada September, bulan Agustus benih sudah tiba," katanya.
Ia menambahkan, pada tahun 2007, sistem tersebut pernah diterapkan. Namun, ujar dia, tidak ada yang berani karena takut tersangkut masalah hukum.
"Solusinya, selain Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, juga perlu Keppres khusus agar tidak melanggar aturan lainnya," kata Hazairin.
Hazairin mengatakan, pada tahun depan, rencananya akan dibentuk seribu desa mandiri benih se-Indonesia.
"Petani menjadi penangkar benih. Nanti mereka yang menyediakan dan bertugas untuk itu," kata dia.
Di Kalbar, pengadaan benih subsidi rata-rata berkisar tiga ribu ton per tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Hazairin saat dihubungi di Pontianak, Selasa, penyaluran benih kerap menjadi kendala saat menjelang musim tanam.
"Pengadaan terpusat dari Kementerian Pertanian. Tapi sering terlambat bahkan dua sampai tiga bulan," kata dia.
Ia melanjutkan, karena sistem tender maka butuh waktu untuk pengadaannya, belum lagi masalah pengangkutannya.
Sehingga, ungkap dia, pengadaan benih pada tahun lalu mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi secara nasional.
Kondisi itu membuat pada tahun ini pengadaan benih subsidi dari pemerintah untuk petani ditiadakan.
Terkait hal itu, pemerintah akan mengubah sistem pengadaan benih subsidi untuk petani.
"Pengadaan benih sistemnya penunjukan langsung. Dengan harapan, ketika musim tanam pada September, bulan Agustus benih sudah tiba," katanya.
Ia menambahkan, pada tahun 2007, sistem tersebut pernah diterapkan. Namun, ujar dia, tidak ada yang berani karena takut tersangkut masalah hukum.
"Solusinya, selain Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, juga perlu Keppres khusus agar tidak melanggar aturan lainnya," kata Hazairin.
Hazairin mengatakan, pada tahun depan, rencananya akan dibentuk seribu desa mandiri benih se-Indonesia.
"Petani menjadi penangkar benih. Nanti mereka yang menyediakan dan bertugas untuk itu," kata dia.
Di Kalbar, pengadaan benih subsidi rata-rata berkisar tiga ribu ton per tahun.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014