Ngabang (Antara Kalbar) - Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahun 2014 yang saat ini disalurkan kepada masyarakat miskin melalui kantor pos menjadi polemik. Sejumlah kepala desa minta penyaluran ditunda karena data tidak akurat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui data yang digunakan tahun 2011.
Kepala BPS Landak Haidir mengatakan, data rumah tangga sasaran (RTS) berawal dari data tahun 2005 saat peluncuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2008 disempurnakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) hingga 2011. Kemudian diserahkan Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K).
"Jadi proses pendataan 40 persen rumah tangga berpenghasilan rendah. Data diserahkan kepada TNP2K kemudian muncul data untuk RTS program raskin, BLSM, PSKS yang sekarang masih disalurkan," ungkap Haidir.
Menurutnya, untuk Kabupaten Landak jumlah RTS sebanyak 177.530. Petugas yang melakukan pendataan RTS saat itu turun lapangan ke desa sampai RT menanyakan warganya yang masuk kategori miskin dengan 14 indikator. Pihak RT juga menandatangani data itu.
"Nah, data yang sudah diperoleh petugas kemudian mendatangi warga yang bersangkutan untuk diberikan pertanyaan seputar beberapa indikator," ujar Haidir.
Ia menambahkan, untuk data program pengalihan subsidi BBM diera presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera. Pihaknya juga mewanti-wanti jika tidak ada pendataan ulang akan menjadi masalah di lapangan.
"Kami sudah wanti-wanti dan sudah minta untuk pendataan ulang, tapi masih menunggu intruksi dari pusat. Kami berharap pendataan dilakukan terpadu melibatkan tim di daerah, jangan hanya BPS sendiri," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kepala BPS Landak Haidir mengatakan, data rumah tangga sasaran (RTS) berawal dari data tahun 2005 saat peluncuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2008 disempurnakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) hingga 2011. Kemudian diserahkan Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K).
"Jadi proses pendataan 40 persen rumah tangga berpenghasilan rendah. Data diserahkan kepada TNP2K kemudian muncul data untuk RTS program raskin, BLSM, PSKS yang sekarang masih disalurkan," ungkap Haidir.
Menurutnya, untuk Kabupaten Landak jumlah RTS sebanyak 177.530. Petugas yang melakukan pendataan RTS saat itu turun lapangan ke desa sampai RT menanyakan warganya yang masuk kategori miskin dengan 14 indikator. Pihak RT juga menandatangani data itu.
"Nah, data yang sudah diperoleh petugas kemudian mendatangi warga yang bersangkutan untuk diberikan pertanyaan seputar beberapa indikator," ujar Haidir.
Ia menambahkan, untuk data program pengalihan subsidi BBM diera presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera. Pihaknya juga mewanti-wanti jika tidak ada pendataan ulang akan menjadi masalah di lapangan.
"Kami sudah wanti-wanti dan sudah minta untuk pendataan ulang, tapi masih menunggu intruksi dari pusat. Kami berharap pendataan dilakukan terpadu melibatkan tim di daerah, jangan hanya BPS sendiri," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014