Pontianak (Antara Kalbar) - Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan sepakat untuk memperkuat sinergi sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie saat dihubungi di Pontianak, Jumat, permasalahan yang terjadi di Kalimantan pada umumnya sama. "Di Kalbar sendiri, misalnya, jalan negara sampai sekarang belum juga selesai," ujar dia.
Padahal, kata M Zeet, infrastruktur merupakan akses utama yang sangat penting dalam menunjang pembangunan.
Saat ini, lanjut dia, Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan tengah berkumpul di Kalimantan untuk membahas pembangunan. M Zeet mewakili Gubernur Kalbar Cornelis menambahkan, pemerintah daerah sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan kementerian belum juga ada hasilnya.
"Melalui pertemuan ini, mari bersama-sama memperjuangkan pembangunan yang ada di Pulau Kalimantan," katanya menegaskan.
Ia berharap, dengan pemerintahan yang baru ini, ada hasil kesepakatan dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Beberapa kesepakatan dan tindak lanjut dari rapat kerja, mengusulkan program/kegiatan untuk penyelesaian kedaulatan pangan di Pulau Kalimantan.
Mempercepat penuntasan RTRW bagi provinsi di Pulau Kalimantan yang belum selesai dengan menggunakan prosedur satu pintu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, mengatasi permasalahan pengusahaan lahan di kawasan hutan oleh masyarakat.
"Misal diterbitkannya sertifikat tanah di kawasan hutan bagi masyarakat dapat mempergunakan landasan hukum peraturan dari kementerian terkait yang ada," kata dia.
Diharapkan masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memanfaatkan keputusan bersama secara optimal, mendukung kedaulatan pangan pemerintah dan akan membangun jaringan irigasi seluas satu hektare sekaligus rehabilitasi waduk dan bendungan.
"Oleh karena itu harus dipastikan Pulau Kalimantan mendapat bagian dari rencana pembangunan jaringan irigasi tersebut," katanya.
Selain itu, mempercepat pembangunan jalan antarprovinsi di Pulau Kalimantan yang masih terputus serta jembatannya.
Demikian juga membangun jaringan jalan menuju pusat kawasan industri dan kawasan pusat pertumbuhan, serta meningkatkan efisiensi sumberdaya dalam sektor pertanian terutama pemanfaatan lahan, meningkatkan infrastruktur pertanian, pemanfaatan alsintan.
"Oleh karena itu dukungan APBN terhadap bidang kedaulatan pangan sangat diharapkan," kata dia.
(T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie saat dihubungi di Pontianak, Jumat, permasalahan yang terjadi di Kalimantan pada umumnya sama. "Di Kalbar sendiri, misalnya, jalan negara sampai sekarang belum juga selesai," ujar dia.
Padahal, kata M Zeet, infrastruktur merupakan akses utama yang sangat penting dalam menunjang pembangunan.
Saat ini, lanjut dia, Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan tengah berkumpul di Kalimantan untuk membahas pembangunan. M Zeet mewakili Gubernur Kalbar Cornelis menambahkan, pemerintah daerah sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan kementerian belum juga ada hasilnya.
"Melalui pertemuan ini, mari bersama-sama memperjuangkan pembangunan yang ada di Pulau Kalimantan," katanya menegaskan.
Ia berharap, dengan pemerintahan yang baru ini, ada hasil kesepakatan dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Beberapa kesepakatan dan tindak lanjut dari rapat kerja, mengusulkan program/kegiatan untuk penyelesaian kedaulatan pangan di Pulau Kalimantan.
Mempercepat penuntasan RTRW bagi provinsi di Pulau Kalimantan yang belum selesai dengan menggunakan prosedur satu pintu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, mengatasi permasalahan pengusahaan lahan di kawasan hutan oleh masyarakat.
"Misal diterbitkannya sertifikat tanah di kawasan hutan bagi masyarakat dapat mempergunakan landasan hukum peraturan dari kementerian terkait yang ada," kata dia.
Diharapkan masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memanfaatkan keputusan bersama secara optimal, mendukung kedaulatan pangan pemerintah dan akan membangun jaringan irigasi seluas satu hektare sekaligus rehabilitasi waduk dan bendungan.
"Oleh karena itu harus dipastikan Pulau Kalimantan mendapat bagian dari rencana pembangunan jaringan irigasi tersebut," katanya.
Selain itu, mempercepat pembangunan jalan antarprovinsi di Pulau Kalimantan yang masih terputus serta jembatannya.
Demikian juga membangun jaringan jalan menuju pusat kawasan industri dan kawasan pusat pertumbuhan, serta meningkatkan efisiensi sumberdaya dalam sektor pertanian terutama pemanfaatan lahan, meningkatkan infrastruktur pertanian, pemanfaatan alsintan.
"Oleh karena itu dukungan APBN terhadap bidang kedaulatan pangan sangat diharapkan," kata dia.
(T011/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014