Pontianak (Antara Kalbar) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat sosialisasi gerakan nasional non-tunai guna menekan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan sehari-hari.
Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Adhinanto Cahyono di Pontianak, Senin, salah satu pertimbangan agar penggunaan non tunai ditingkatkan karena biaya yang tinggi untuk penggunaan tunai.
"Berbagai negara maju, misalnya Singapura, sudah jarang yang membawa uang tunai. Semua sudah menggunakan kartu," kata Adhinanto.
Ia berharap, penggunaan non tunai didukung semua pihak karena dapat menjadi langkah awal untuk memajukan ekonomi Indonesia.
Sementara Dewi Sukmawati dari Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Kalbar menjelaskan, salah satu tugas Bank Indonesia adalah sebagai regulator dalam kebijakan sistem pembayaran.
Ia melanjutkan, berdasarkan data, 99,4 persen transaksi ritel di Indonesia menggunakan uang tunai. Angka tersebut lebih tinggi dari Thailand (97 persen), dan Singapura 55,5 persen.
"Kelemahan transaksi uang tunai, biayanya sangat besar, serta transaksinya merepotkan," kata Dewi.
Ia mencontohkan Jasa Marga yang setiap hari membutuhkan Rp2 miliar untuk uang tunai pengembalian jasa tol.
Kemudian, transaksi tunai cenderung menimbulkan kelemahan dalam pencatatan sehingga berpotensi terjadinya pencucian uang.
"Perencanaan ekonomi pun menjadi tidak akurat," kata dia.
Ia mengakui, tantangannya adalah mengubah perilaku masyarakat yang lebih percaya atas transaksi tunai.
Selain sosialisasi gerakan nasional non tunai, BI juga menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Pontianak dan bank Kalbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Kalbar Hilman Tisnawan, Wali Kota Pontianak Sutarmidji.
(T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Adhinanto Cahyono di Pontianak, Senin, salah satu pertimbangan agar penggunaan non tunai ditingkatkan karena biaya yang tinggi untuk penggunaan tunai.
"Berbagai negara maju, misalnya Singapura, sudah jarang yang membawa uang tunai. Semua sudah menggunakan kartu," kata Adhinanto.
Ia berharap, penggunaan non tunai didukung semua pihak karena dapat menjadi langkah awal untuk memajukan ekonomi Indonesia.
Sementara Dewi Sukmawati dari Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Kalbar menjelaskan, salah satu tugas Bank Indonesia adalah sebagai regulator dalam kebijakan sistem pembayaran.
Ia melanjutkan, berdasarkan data, 99,4 persen transaksi ritel di Indonesia menggunakan uang tunai. Angka tersebut lebih tinggi dari Thailand (97 persen), dan Singapura 55,5 persen.
"Kelemahan transaksi uang tunai, biayanya sangat besar, serta transaksinya merepotkan," kata Dewi.
Ia mencontohkan Jasa Marga yang setiap hari membutuhkan Rp2 miliar untuk uang tunai pengembalian jasa tol.
Kemudian, transaksi tunai cenderung menimbulkan kelemahan dalam pencatatan sehingga berpotensi terjadinya pencucian uang.
"Perencanaan ekonomi pun menjadi tidak akurat," kata dia.
Ia mengakui, tantangannya adalah mengubah perilaku masyarakat yang lebih percaya atas transaksi tunai.
Selain sosialisasi gerakan nasional non tunai, BI juga menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Pontianak dan bank Kalbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Kalbar Hilman Tisnawan, Wali Kota Pontianak Sutarmidji.
(T011/N005)
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014