Pemantapan Kawasan Jadi Upaya Pengelolaan Hutan Lestari

Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan pemantapan kawasan menjadi salah satu upaya pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

"Mengelola hutan lestari tidak susah, cukup dengan tiga hal yang salah satunya adalah memantapkan kawasan hutan dengan batas yang jelas dan tidak ada klaim," kata Kepala Badan Litbang Kementerian LH dan Kehutanan San Afri Awang di Jakarta, Rabu.

Menurut San Afri, hingga pada November 2014, pemerintah telah memantapkan kawasan hutan sebesar 70 persen dari total seluruh lahan dan menargetkan untuk mencapai 100 persen pada 2015.

Guna mencapai target tersebut, kementerian telah membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing daerah Indonesia.

"Untuk pemantapan, di daerah sudah kami bangun Kesatuan Pengelolaan Hutan. Targetnya 600 kantor di seluruh Indonesia dan sekarang baru dapat 120 KPH. Kami sudah bekerja dan hasilnya akan kita lihat bersama," ujar San Afri.

Selain itu, hal kedua untuk pengelolaan hutan lestari adalah masyarakat jangan pernah melakukan pemotongan berlebihan (overcutting) atau pun pemanenan berlebihan.

"Jangan memanen berlebihan yang melebihi daya dukung dari alam. Namun yang dilakukan saat ini adalah overcutting melebihi daya dukungnya sehingga mengakibatkan banyak hal," ujar San Afri.

Kemudian Kepala Balitbang menambahkan untuk mengelola hutan lestari dibutuhkan penanaman tumbuhan kembali (replanting).

Kendati demikian, pengelolaan hutan lestari terganggu oleh intervensi sektor sosial politik budaya dan ekonomi yang kadang dijadikan alasan untuk tidak menjaga dengan baik.

"Perusahaan perkebunan dan perusahaan kehutanan pada umumnya ketaatan hukumnya masih rendah, 10-15 persen. Itu yang harus dikejar dan harus ditegakkan, jangan berhenti dan lengah," kata San Afri.

Pengelolaan hutan lestari adalah pemanfaatan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan.

(B019/Yuniardi)