Sintang(Antara Kalbar) - Banyak siswa di daerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil lainnya di Kabupaten Sintang yang kesulitan untuk mengambil dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sebab untuk mendapatkan dana BSM tersebut para siswa harus mengambilnya langsung di BRI Sintang.

Sementara untuk ke Sintang, para siswa di daerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil itu harus merogoh kocek dalam-dalam. Sedangkan uang BSM yang mereka terima hanya Rp350 ribu perbulan. Angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ongkos yang harus dikeluarkan oleh para siswa di daerah pedalaman untuk sampai ke Sintang.

“Coba bayangkan dari daerah perbatasan dan daerah pedalaman untuk sampai ke Sintang membutuhkan biaya tak kurang dari Rp500-700 ribu. Sedangkan mereka hanya menerima dana BSM sebesar Rp350 ribu perbulan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, YAT Lukman Riberu.

Dia mengungkapkan akibat perjanjian kerja sama pemerintah pusat yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan BRI, para siswa daerah perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Sintang kesulitan mengambil dana BSM. Sebab dalam juknis kerja sama penyaluran dana BSM tersebut, siswa penerima BSM wajib mengambil sendiri dana beasiswa di BRI Cabang Sintang. “Bayangkan siswa-siswa dari perhuluan untuk ke Sintang membutuhkan ongkos yang besar hanya untuk mengambil uang Rp350 ribu perbulan,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kesulitan yang dihadapi para siswa penerima BSM ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia menyampaikan pihaknya sudah meminta agar juknis yang ada diubah dan meminta khususan untuk daerah-daerah pedalaman agar dana-dana BSM ini dapat diambilkan oleh kepala sekolah. “Saya minta para kepala sekolah diberikan surat kuasa untuk mengambilkan dana BSM para siswa,” pintanya.

Lukman juga mendesak BRI Cabang Sintang dapat menyampaikan daya serap dari dana BSM ini. Sebab pihaknya ingin mengetahui berapa banyak siswa yang tidak mengambil dana BSM itu. Tapi Lukman menyayangkan tidak bersedianya BRI menyampaikan data daya serap dana BSM itu dengan alasan ada perjanjian dengan pemerintah pusat.

“Kalau begini, kami pemerintah daerah tidak mau disalahkan jika daya serap dana BSM ini tidak maksimal,” tegasnya.

Ia mengatakan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mereka berjanji akan merubah juknis yang ada di tahun depan.

Dikatakannya, kalau dulu saat penyalurannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Bank Kalbar masih lebih baik karena mereka mau turun ke lapangan untuk mengantarkan dana tersebut.

Pewarta: Faiz

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014