Pontianak (Antara Kalbar) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat akan merehab sejumlah kantor di daerah yang sudah mengalami kerusakan berat seperti di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sanggau.
Menurut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar Syahrul Yadi saat dihubungi di Pontianak, Selasa, mengatakan, kantor Kemenag Kapuas Hulu masuk jalur hijau dan kondisinya juga jauh dari layak.
"Dibandingkan kantor yang lain, Kantor Kemenag Kapuas Hulu mesti segera direhab. Selain masuk dalam jalur hijau, kondisinya juga jauh dari layak. Tidak ada pilihan lain kecuali rahab total," katanya.
Ia melanjutkan, Pemkab Kapuas Hulu juga sudah meminta rehab tersebut. "Kita sudah mengusulkan untuk rehab. Insya Allah tahun depan disetujui," katanya.
Selain itu, Kantor Kemenag Sanggau juga layak untuk direhab karena kondisinya sudah tua dan membuat tidak nyaman bekerja. "Semua diusulkan, tapi yang menentukan Kemenag Pusat," kata mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bengkayang itu.
Sedangkan untuk kantor Kemenag Kota Pontianak yang kerap dikeluhkan karena terbatasnya tempat parkir, menurut dia, masih terbilang wajar dan layak. "Kalau dibandingkan dengan kantor yang lain, Kemenag Pontianak masih layak, tunggu tiga atau empat tahun lagi," jawabnya.
Saat ini, di Kalbar ada dua kantor Kemenag tipe dua, yakni Kota Pontianak dan Kayong Utara. Ia juga tidak menyangka Kayong Utara masuk tipe dua karena terbilang baru berdiri.
Selain itu, ada banyak Kantor Urusan Agama (KUA) yang diusulkan untuk dibangun mengingat sejumlah kecamatan terutama hasil pemekaran di tingkat kabupaten, belum memilikinya.
"Kita lihat pemerintahan kabupaten atau kota yang memekarkan kecamatan. Apabila mereka mulai membangun kantor kecamatan dan perangkatnya, kita juga mengusulkan untuk pembangunan KUA. Sudah semestinya di tiap kecamatan ada KUA agar pelayanan menjadi mudah," papar ayah dua anak ini.
Sementara untuk pembatasan haji cukup satu kali, ia setuju namun dengan kondisi tertentu. Misalnya untuk petugas haji, atau pihak keluarga yang minta didampingi, tentu tidak bisa diberlakukan sepenuhnya aturan itu. "Ada pengecualian lah," kata dia.
Ia juga menampik kualitas pendidian di bawah Kemenag kalah saing dengan kementerian lain. Ia mencontohkan di Kalbar, adanya madrasah yang mampu meraih peringkat tiga. "Di sini membuktikan bahwa kualitas madrasah mampu bersaing dengan sekolah lain," kata dia.
Ia menegaskan, untuk pendidikan karakter jangan terpaku dengan keterbatasan anggaran. "Jangan sampai anggaran kecil lalu tidak berbuat, itu yang salah," ujarnya.
Sejak awal Kemenag berdiri selalu menekankan pembangunan mental spiritual. "Kita berharap kerja sama seluruh tokoh agama. Tanpa dukungan tokoh-tokoh agama, Kemenag juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam pembangunan karakter yang sekarang sedang digalakkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi," katanya menjelaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar Syahrul Yadi saat dihubungi di Pontianak, Selasa, mengatakan, kantor Kemenag Kapuas Hulu masuk jalur hijau dan kondisinya juga jauh dari layak.
"Dibandingkan kantor yang lain, Kantor Kemenag Kapuas Hulu mesti segera direhab. Selain masuk dalam jalur hijau, kondisinya juga jauh dari layak. Tidak ada pilihan lain kecuali rahab total," katanya.
Ia melanjutkan, Pemkab Kapuas Hulu juga sudah meminta rehab tersebut. "Kita sudah mengusulkan untuk rehab. Insya Allah tahun depan disetujui," katanya.
Selain itu, Kantor Kemenag Sanggau juga layak untuk direhab karena kondisinya sudah tua dan membuat tidak nyaman bekerja. "Semua diusulkan, tapi yang menentukan Kemenag Pusat," kata mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bengkayang itu.
Sedangkan untuk kantor Kemenag Kota Pontianak yang kerap dikeluhkan karena terbatasnya tempat parkir, menurut dia, masih terbilang wajar dan layak. "Kalau dibandingkan dengan kantor yang lain, Kemenag Pontianak masih layak, tunggu tiga atau empat tahun lagi," jawabnya.
Saat ini, di Kalbar ada dua kantor Kemenag tipe dua, yakni Kota Pontianak dan Kayong Utara. Ia juga tidak menyangka Kayong Utara masuk tipe dua karena terbilang baru berdiri.
Selain itu, ada banyak Kantor Urusan Agama (KUA) yang diusulkan untuk dibangun mengingat sejumlah kecamatan terutama hasil pemekaran di tingkat kabupaten, belum memilikinya.
"Kita lihat pemerintahan kabupaten atau kota yang memekarkan kecamatan. Apabila mereka mulai membangun kantor kecamatan dan perangkatnya, kita juga mengusulkan untuk pembangunan KUA. Sudah semestinya di tiap kecamatan ada KUA agar pelayanan menjadi mudah," papar ayah dua anak ini.
Sementara untuk pembatasan haji cukup satu kali, ia setuju namun dengan kondisi tertentu. Misalnya untuk petugas haji, atau pihak keluarga yang minta didampingi, tentu tidak bisa diberlakukan sepenuhnya aturan itu. "Ada pengecualian lah," kata dia.
Ia juga menampik kualitas pendidian di bawah Kemenag kalah saing dengan kementerian lain. Ia mencontohkan di Kalbar, adanya madrasah yang mampu meraih peringkat tiga. "Di sini membuktikan bahwa kualitas madrasah mampu bersaing dengan sekolah lain," kata dia.
Ia menegaskan, untuk pendidikan karakter jangan terpaku dengan keterbatasan anggaran. "Jangan sampai anggaran kecil lalu tidak berbuat, itu yang salah," ujarnya.
Sejak awal Kemenag berdiri selalu menekankan pembangunan mental spiritual. "Kita berharap kerja sama seluruh tokoh agama. Tanpa dukungan tokoh-tokoh agama, Kemenag juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam pembangunan karakter yang sekarang sedang digalakkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi," katanya menjelaskan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014