Pontianak (ANTARA) - Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki mengatakan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Barat (Kalbar) menduduki posisi kedelapan nasional untuk indeks kerukunan umat beragama dan melampaui indeks rata-rata nasional.
"Indeks kerukunan umat beragama di Kalbar termasuk dalam tingkat yang tinggi. Poin penting terkait indeks kerukunan umat beragama di Kalbar tahun 2023 mencapai 78,57 (kategori tinggi) dan masuk delapan besar nasional," kata Saiful di Pontianak, Selasa.
Terkait hal tersebut, Kemenag mengapresiasi Kanwil Kemenag Kalbar atas sinerginya dengan pemerintah provinsi setempat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemuka agama, dan masyarakat dalam memperkuat moderasi beragama.
"Hasil kerja sama ini telah meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Kalbar, bahkan melampaui rata-rata nasional," tuturnya.
Dia menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah lembaga paling harmonis dan adaptif dalam proses transformasi digital.
"Kementerian Agama telah diakui oleh Kemenpan-RB sebagai lembaga paling harmonis dan adaptif dalam transformasi digital," katanya.
Menurut Saiful, kebhinekaan di Indonesia adalah kehendak Tuhan yang tak terelakkan. "Kita tidak memilih lahir dari keluarga atau agama tertentu dimana semua itu adalah takdir Tuhan yang sudah ditentukan sejak awal. Perbedaan adalah anugerah yang indah," katanya.
Di tempat yang sama, Kakanwil Kemenag Kalbar Muhajirin Yanis menyampaikan apresiasi kepada Kapuas Pendidikan Agama Konghucu yang memilih Kalimantan Barat sebagai lokasi kegiatan Orientasi Pelopor Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Tahun 2024.
Muhajirin menjelaskan bahwa penguatan moderasi beragama menjadi salah satu prioritas Kemenag RI di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Kanwil Kemenag Kalbar bersama Kemenag kabupaten/kota di provinsi itu secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan moderasi beragama, seperti pengukuhan dan peluncuran Kampung Moderasi Beragama serta Penetapan Desa Sadar Kerukunan.
"Pada tahun 2024, penguatan moderasi beragama lebih berfokus pada ekosistem moderasi beragama yang inklusif, tidak hanya melibatkan internal Kemenag, tetapi juga membuka diri kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Muhajirin.
