Lombok (Antara Kalbar) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dari 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diajukan Kementerian Sosial untuk mendapatkan "kartu sakti" 800.000 diantaranya masih belum terpenuhi.
"Kami sudah mengajukan 1,7 juta PMKS untuk mendapatkan KIS, KIP dan KKS tapi masih ada sekitar 800.000 slot yang tersedia," kata Khofifah disela-sela kunjungan kerjanya di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Masih banyaknya PMKS yang belum masuk daftar tersebut menurut Khofifah disebabkan sulitnya mendapatkan data.
Khofifah mengatakan, data tersebut harus sudah masuk pada 12 Februari 2015.
"Dikhawatirkan kalau data 1,7 juta itu tidak terpenuhi, DPR bisa menganggap ini fiktif," kata dia.
Sebanyak 1,7 juta PMKS yang diajukan Kemensos tersebut adalah para lansia dan anak-anak terlantar yang ada di panti yang sebelumnya tidak tersasar program.
Bagi yang berusia di bawah 18 tahun akan mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sedangkan yang di atas 18 tahun mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Mereka ini pada dasarnya tidak bisa dilakukan pendekatan keluarga karena mungkin tidak punya KTP. Selama ini program yang ada menyasar berdasarkan basis keluarga tapi sekarang ini berbasis individu," jelas Khofifah.
Terkait data, Khofifah mengatakan, percepatan untuk memasukkan data penting dilakukan dan diharapkan daerah segera melakukan penyelarasan data.
Saat ini baru 68 dari 599 kabupate/kota yang sudah menyerahkan data untuk diselaraskan.
(D016/M. Taufik)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami sudah mengajukan 1,7 juta PMKS untuk mendapatkan KIS, KIP dan KKS tapi masih ada sekitar 800.000 slot yang tersedia," kata Khofifah disela-sela kunjungan kerjanya di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Masih banyaknya PMKS yang belum masuk daftar tersebut menurut Khofifah disebabkan sulitnya mendapatkan data.
Khofifah mengatakan, data tersebut harus sudah masuk pada 12 Februari 2015.
"Dikhawatirkan kalau data 1,7 juta itu tidak terpenuhi, DPR bisa menganggap ini fiktif," kata dia.
Sebanyak 1,7 juta PMKS yang diajukan Kemensos tersebut adalah para lansia dan anak-anak terlantar yang ada di panti yang sebelumnya tidak tersasar program.
Bagi yang berusia di bawah 18 tahun akan mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sedangkan yang di atas 18 tahun mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Mereka ini pada dasarnya tidak bisa dilakukan pendekatan keluarga karena mungkin tidak punya KTP. Selama ini program yang ada menyasar berdasarkan basis keluarga tapi sekarang ini berbasis individu," jelas Khofifah.
Terkait data, Khofifah mengatakan, percepatan untuk memasukkan data penting dilakukan dan diharapkan daerah segera melakukan penyelarasan data.
Saat ini baru 68 dari 599 kabupate/kota yang sudah menyerahkan data untuk diselaraskan.
(D016/M. Taufik)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015