Cornelis : BPS Siapkan Data Akurat Penerima Kartu Sakti

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat memberikan data yang akurat penerima kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan Keluarga Sejahtera bisa tepat sasaran.

"Untuk penyaluran kartu-kartu tersebut tentu memerlukan data yang akurat dari masyarakat yang berhak menerimanya. Mengingat sejauh ini, masih ada beberapa program sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang belum tepat sasaran," kata Cornelis saat menyampaikan sambutan dalam sosialisasi dan pembagian tiga kartu sakti Jokowi di Sungai Ambawang, Senin.

Untuk itu dia berharap agar BPS bisa memberikan data yang benar-benar valid agar penyaluran kartu-kartu tersebut bisa tepat sasaran.

"Informasi yang kita dapatkan, saat ini, BPS juga sedang melakukan pendataan ulang, sehingga kita harapkan dari data baru tersebut bisa benar-benar akurat sesuai dengan kondisi di lapangan," tuturnya.

Yang lebih penting, katanya, untuk mendapatkan data yang akurat terkait kondisi masyarakat, perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

"Jangan sampai, ada masyarakat yang mampu namun menyatakan tidak mampu, hanya untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah," katanya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kubu Raya dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sungai Ambawnag, Nelly Leony mengharapkan agar pemerintah pusat bisa segera membagikan kartu tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

"Hari ini kan kartu itu baru dibagikan untuk masyarakat di tiga desa yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang. Kalau tidak segera dibagikan menyeluruh untuk masyarakat desa lainnya, jelas nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial," katanya.

Untuk itu, agar pembagian kartu tersebut bisa dilakukan tepat sasaran, dia berharap agar pendataan yang dilakukan oleh BPS bisa benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

"Jangan sampai, nanti ada masyarakat yang mampu malah mendapatkan kartu itu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak menerimanya. Jika perlu libatkan langsung RT dan Kades dalam pendataannya, agar datanya benar-benar sesuai dengan masyarakat yang berhak menerimanya," kata Nelly.

(KR-RDO/N005)