Pontianak (Antara Kalbar) - Sebanyak 40 duta besar dari negara sahabat dijadwalkan mengikuti kegiatan penanaman Kemiri Sunan yang akan dilaksanakan pada 7 Maret mendatang di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Ini akan menjadi sejarah baru bagi Kalbar karena bisa menghadirkan 40 duta besar dari seluruh dunia, karena konferensi Asia-Afrika saja, anggotanya tidak sampai 40 negara," kata Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan, kedatangan 40 duta besar tersebut dalam rangka memenuhi undangan Pemprov Kalbar yang mencanangkan penanaman Kemiri Sunan, dalam rangka program penghijauan dan upaya pencegahan pemanasan global yang menjadi persoalan dunia.

"Pemprov Kalbar sengaja memilih jenis tanaman Kemiri Sunan karena selain untuk untuk penghijauan, buahnya juga bisa dijadikan biodiesel yang bisa olah untuk bahan bakar. Jadi, Pemprov Kalbar saat ini juga mempersiapkan cadangan energi untuk masa depan, karena saat ini bahan bakar fosil sudah semakin menipis," tuturnya.

M Zeet menambahkan, dipilihnya tanaman Kemiri Sunan itu juga karena tanaman tersebut mampu bertahan hidup di lahan kritis dan memiliki umur yang lumayan panjang mencapai 75 tahun, sedangkan usia produktifnya dimulai dari umur 3 tahun.

Biji kemiri sunan mengandung minyak lebih dari 40 persen, sedang di dalam kernelnya lebih besar dari 50 persen dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif pengganti solar (biodiesel). Setiap pohon kemiri sunan mampu menghasilkan 50-100 kilogram biji kering tergantung umur tanamannya.

Dengan populasi tanaman 100 sampai 150 pohon per hektare, maka akan dihasilkan 5 sampai 15 ton biji kering atau setara dengan 2 sampai 7,5 ton minyak kasar per hektare per tahunnya sehingga tanaman kemiri sunan memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang potensial.

"Selain 40 duta besar, kegiatan ini juga nantinya akan dihadiri oleh enam Menteri dari Kabinet Indonesia Kerja. Diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PSDM, Kementerian PU, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja," tuturnya.

Pemprov Kalbar memiliki keinginan untuk menjadi pelopor dalam mengembalikan industri hijau yang pernah dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1970-an. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini banyak hutan di Indonesia yang telah hilang dan mengakibatkan pemanasan global dan bencana alam lainnya.

"Ini yang melatarbelakangi Pemprov Kalbar untuk menumbuhkan aktivitas pembangunan yang berwawasan lingkungan yang menjadi kebutuhan umat manusia," katanya.

(RDO/N005)

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015