Putussibau (Antara Kalbar) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Guntur Prahara mengaku tidak mengetahui soal pemotongan data jumlah warga miskin penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahun ini.
"Seharusnya pemerintah pusat memperbaharui data penduduk, tapi ini kan bukan kewenangan kita. Jadi pemotongan data penduduk miskin itu saya nggak tahu," ungkapnya di Putussibau, Senin
Namun BPS kata dia akan melakukan pemutahiran data terpadu, termasuk pendataan kembali warga miskin di Kapuas Hulu.
"Untuk pendataan, mulai Mei, Juni, Juli mendatang. Namanya pemutahiran data terpadu. Sekarang lagi rekrut petugas, terutama fasilitator. Modelnya beda dengan yang dulu. Sekarang ada forum komunikasi publik. Di level-level desa ada fasilitator kita rekrut," paparnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Lambertus Lasa mengatakan, jumlah warga penerima dana PSKS di desanya tahun ini hanya 73 KK. "Saya juga tidak tahu adanya informasi pemotongan jumlah penerima dana PSKS, kami juga heran banyak benar pemotongan saat ini," ujarnya.
Pria yang karib disapa Lasa ini mengakui, tahun lalu pihaknya mengajukan data ke BPS sebanyak 265 warga tidak mampu agar mendapatkan Raskin maupun PSKS. "Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan," keluh Lasa.
Ia berharap, pemerintah dapat melakukan pendataan ulang terhadap warga yang layak menerima Raskin maupun PSKS, karena data yang ada saat ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
"Kalau kami lihat masih banyak warga miskin yang harus mendapatkan raskin dan PSKS," kata dia. Sebab data yang ada sekarang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Bahkan ada warga yang mestinya tidak menerima malah mendapat PSKS.
"Akibat karut marut data ini, banyak masyarakat yang tak mendapatkan Raskin dan PSKS itu mendatangi kantor desa dan bertanya terus ke desa. Jadi kami bingung untuk menjelaskannya," pungkas Lasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Seharusnya pemerintah pusat memperbaharui data penduduk, tapi ini kan bukan kewenangan kita. Jadi pemotongan data penduduk miskin itu saya nggak tahu," ungkapnya di Putussibau, Senin
Namun BPS kata dia akan melakukan pemutahiran data terpadu, termasuk pendataan kembali warga miskin di Kapuas Hulu.
"Untuk pendataan, mulai Mei, Juni, Juli mendatang. Namanya pemutahiran data terpadu. Sekarang lagi rekrut petugas, terutama fasilitator. Modelnya beda dengan yang dulu. Sekarang ada forum komunikasi publik. Di level-level desa ada fasilitator kita rekrut," paparnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Lambertus Lasa mengatakan, jumlah warga penerima dana PSKS di desanya tahun ini hanya 73 KK. "Saya juga tidak tahu adanya informasi pemotongan jumlah penerima dana PSKS, kami juga heran banyak benar pemotongan saat ini," ujarnya.
Pria yang karib disapa Lasa ini mengakui, tahun lalu pihaknya mengajukan data ke BPS sebanyak 265 warga tidak mampu agar mendapatkan Raskin maupun PSKS. "Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan," keluh Lasa.
Ia berharap, pemerintah dapat melakukan pendataan ulang terhadap warga yang layak menerima Raskin maupun PSKS, karena data yang ada saat ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
"Kalau kami lihat masih banyak warga miskin yang harus mendapatkan raskin dan PSKS," kata dia. Sebab data yang ada sekarang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Bahkan ada warga yang mestinya tidak menerima malah mendapat PSKS.
"Akibat karut marut data ini, banyak masyarakat yang tak mendapatkan Raskin dan PSKS itu mendatangi kantor desa dan bertanya terus ke desa. Jadi kami bingung untuk menjelaskannya," pungkas Lasa.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015