Pontianak (Antara Kalbar) - Konsep Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Desa (P4D) Universitas Tanjungpura Pontianak menjadi salah satu rekomendasi hasil "Rembuk Nasional".
"Konsep itu dibuat dalam rangka merumuskan konstruksi dan indikator pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar. Kami sangat bersyukur karena usulan mendapat respons positif dari Kementerian PPN/Bappenas RI serta Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Rektor Universitas Tanjungpura, Prof Dr Thamrin Usman, DEA di Pontianak, Selasa.
Thamrin yang baru dilantik untuk kedua kali memimpin Untan tersebut menyampaikan konsep dan strategi dalam menopang upaya membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satunya, menyiapkan strategi untuk mengawal tenaga SDM pendampingan desa dengan memperkuat kapasitas tenaga pendamping yang memahami keberagaman karakter sosial budaya pedesaan.
"Sudah menjadi tanggung jawab kami secara moril selaku insan akademisi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan desa termasuk pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar," tuturnya.
Ditegaskan Thamrin, perguruan tinggi yang dipimpinnya siap terlibat aktif dalam percepatan pembangunan desa tersebut.
"Kita memiliki pusat studi yang khusus terlibat dalam melakukan kajian dan menyuguhkan konsep desain pembangunan desa. Untan sendiri memiliki sumber daya manusia lintas keilmuan terutama untuk penguatan pendamping desa," katanya.
Pada rembuk nasional tersebut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Dr. Ir Suprayoga Hadi, MSP meminta konsep P4D Untan agar menjadi rekomendasi dari rembuk nasional tersebut terutama berkaitan dengan rekrutmen dan penguatan pendamping desa perlu melibatkan secara aktif peran perguruan tinggi di daerah.
Sementara itu, Direktur Institut Indonesia Moeda, Muda Mahendrawan yang turut hadir dalam kapasitas selaku salah satu anggota pakar eksternal sekaligus inisiator pembentukan P4D Untan mengatakan, peran pendamping desa cukup signifikan dalam mengoptimalkan implementasi UU Desa.
Dimana dengan adanya UU Desa tersebut secara otomatis juga memperkuat percepatan proses membangun Indonesia dari pinggiran itu sendiri atau dengan lain perkataan percepatan menata ulang Indonesia dari desa-desa.
"Mengingat perguruan tinggi memiliki energi SDM berkelebihan lintas keilmuan tentu mampu diperankan untuk mengawal proses rekrutmen dan penguatan kapasitas para pendamping desa melalui pembekalan dan pelatihan secara periodik dan kontinyu," kata Muda.
Menurutnya, pembentukan P4D Untan secara tak langsung juga dibutuhkan untuk menopang keberhasilan program pendampingan desa-desa yang akan mulai dijalankan melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Sebab, jika kapasitas pendamping desa nantinya kurang mumpuni dan tidak dikawal untuk diperkuat secara kontinyu maka bisa berdampak kegagalan peran mengawal tata kelola desa-desa dan justru akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi aparatur dan masyarakat desa," katanya.
Usai rembuk nasional tersebut, tim P4D Untan diterima khusus Menteri PPN/Bappenas, Andrinof Chaniago di ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut, Menteri menyampaikan kepada Rektor beserta pengelola P4D Untan, bahwa ia menyambut baik dan sangat berterima kasih untuk konsep dan strategi-strategi yang disampaikan tersebut.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Konsep itu dibuat dalam rangka merumuskan konstruksi dan indikator pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar. Kami sangat bersyukur karena usulan mendapat respons positif dari Kementerian PPN/Bappenas RI serta Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Rektor Universitas Tanjungpura, Prof Dr Thamrin Usman, DEA di Pontianak, Selasa.
Thamrin yang baru dilantik untuk kedua kali memimpin Untan tersebut menyampaikan konsep dan strategi dalam menopang upaya membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satunya, menyiapkan strategi untuk mengawal tenaga SDM pendampingan desa dengan memperkuat kapasitas tenaga pendamping yang memahami keberagaman karakter sosial budaya pedesaan.
"Sudah menjadi tanggung jawab kami secara moril selaku insan akademisi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan desa termasuk pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar," tuturnya.
Ditegaskan Thamrin, perguruan tinggi yang dipimpinnya siap terlibat aktif dalam percepatan pembangunan desa tersebut.
"Kita memiliki pusat studi yang khusus terlibat dalam melakukan kajian dan menyuguhkan konsep desain pembangunan desa. Untan sendiri memiliki sumber daya manusia lintas keilmuan terutama untuk penguatan pendamping desa," katanya.
Pada rembuk nasional tersebut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Dr. Ir Suprayoga Hadi, MSP meminta konsep P4D Untan agar menjadi rekomendasi dari rembuk nasional tersebut terutama berkaitan dengan rekrutmen dan penguatan pendamping desa perlu melibatkan secara aktif peran perguruan tinggi di daerah.
Sementara itu, Direktur Institut Indonesia Moeda, Muda Mahendrawan yang turut hadir dalam kapasitas selaku salah satu anggota pakar eksternal sekaligus inisiator pembentukan P4D Untan mengatakan, peran pendamping desa cukup signifikan dalam mengoptimalkan implementasi UU Desa.
Dimana dengan adanya UU Desa tersebut secara otomatis juga memperkuat percepatan proses membangun Indonesia dari pinggiran itu sendiri atau dengan lain perkataan percepatan menata ulang Indonesia dari desa-desa.
"Mengingat perguruan tinggi memiliki energi SDM berkelebihan lintas keilmuan tentu mampu diperankan untuk mengawal proses rekrutmen dan penguatan kapasitas para pendamping desa melalui pembekalan dan pelatihan secara periodik dan kontinyu," kata Muda.
Menurutnya, pembentukan P4D Untan secara tak langsung juga dibutuhkan untuk menopang keberhasilan program pendampingan desa-desa yang akan mulai dijalankan melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Sebab, jika kapasitas pendamping desa nantinya kurang mumpuni dan tidak dikawal untuk diperkuat secara kontinyu maka bisa berdampak kegagalan peran mengawal tata kelola desa-desa dan justru akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi aparatur dan masyarakat desa," katanya.
Usai rembuk nasional tersebut, tim P4D Untan diterima khusus Menteri PPN/Bappenas, Andrinof Chaniago di ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut, Menteri menyampaikan kepada Rektor beserta pengelola P4D Untan, bahwa ia menyambut baik dan sangat berterima kasih untuk konsep dan strategi-strategi yang disampaikan tersebut.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015