Sosialisasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu Minim

"Yang diangkat itu soal kepesertaan BPJS yang masih rendah. Karena masih lemahnya sosialisasi dari BPJS, susahnya masyarakat mengakses proses administrasi kalau mau jadi kepesertaan BPJS," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Harrison di ruang kerjanya, Rabu.
    

Ia melanjutkan, dalam rapat yang berlangsung pada Selasa (28/4), terungkap pula kepesertaan dari karyawan dan pekerja badan usaha, juga masih rendah. Untuk itu, lanjut dia, bupati meminta agar BPJS segera sosialisasi secara aktif hingga ke desa-desa sekaligus proses pendaftaran.
    

Menurut dia, proses administrasi pembayaran premi BPJS oleh pasien itu dipermudah bahkan harus menggunakan sistem jemput bola.
   

"Dampaknya, kalau pendaftaran tidak mudah diakses, pasien kalau sudah sakit baru mau daftar, sementara prosesnya setelah 7 hari kemudian baru berlaku," terangnya.
    

Dalam pertemuan itu, lanjut Harisson, dibahas juga soal pelayanan di rumah sakit karena masih ada biaya-biaya berobat yang ditanggung pasien peserta BPJS.
   

"Misalnya untuk biaya obat dan benang. Disitu disarankan tidak ada tarikan kalau pasien harus membeli obat diluar dari yang ada di rumah sakit," kata dia.
    

Untuk itu, solusi yang ditawarkan BPJS agar proses layanan kesehatan di rumah sakit terhadap pasien tidak berpolemik, diusulkan membuat plang pengumuman di RS yang isinya jika pasien peserta BPJS dibebaskan dari biaya apapun, alias gratis.
    

"Dalam rapat itu dibahas juga plang tulisan pasien BPJS berobat geratis dan bupati setuju. Itu bisa sebagai daya tarik, seperti sudah ada di rumah sakit sintang, dipasang plang dan pihak BPJS bersedia membuat plang tersebut," ungkap Harrison.