Ngabang (Antara Kalbar) - Ratusan warga dengan menggunakan tiga unit truk mendatangi Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, Selasa (12/5) sekitar pukul 12.00 WIB.
Massa yang tak terkendali itu kemudian merusak kantor tersebut seperti plang kantor, pagar, AC, serta kaca berpecahan. Aksi itu sendiri merupakan buntut dari penangkapan kayu yang dilakukan tim SPORC BKSDA Kalbar beberapa waktu lalu.
Aparat kepolisian sempat kewalahan karena massa tak terbendung sampai merusak kantor yang terletak di Pal 6 Ngabang itu.
Sekitar satu jam akhirnya mereka membubarkan diri, sementara perwakilan massa melakukan pertemuan dengan Kepala Disbunhut yang baru tiba dari rapat di DPRD Kabupaten Landak.
Tampak Kapolres AKBP Frans Tjahyono juga turun ke lokasi guna melihat kondisi perusakan kantor itu.
Juru Bicara massa, Budianto menyampaikan tuntutan meliputi masyarakat meminta agar pemerintah mensosialisakan tapal batas hutan adat, hutan lindung dan cagar alam serta daerah konservasi. "Masyarakat meminta agar surat asal usul kayu (SKAU) diterbitkan kembali oleh pemerintah. Masyarakat meminta hasil pemanfaatan kayu dari limbah land clearing dari perusahaan," ungkap Budianto.
Sementara itu, Kepala Disbunhut Landak Alpius dihadapan perwakilan massa sangat menyayangkan aksi perusakan kantor pemerintah. "Saya menyayangkan kejadian ini, coba dari awal berkomunikasi dengan baik," ujar Alpius
Menurut Alpius, kawasan hutan sudah diberikan penjelasan dan tidak boleh ditebang oleh masyarakat. Mulai dari Hutan Lindung dan Cagar Alam, karena itu menjadi kewenangan dari Kementerian Kehutanan. "Sedangkan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) boleh dikerjakan masyarakat dengan syarat dokumen secara aturan dilengkapi oleh masyarakat," kata Alpius.
Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono mengatakan, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar dilakukan dengan prosedur dengan benar, baik melalui DPRD maupun pemerintah.
"Masalah yang ada agar dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai merusak sarana pemerintah, ini sangat saya sayangkan," ujar Frans.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Massa yang tak terkendali itu kemudian merusak kantor tersebut seperti plang kantor, pagar, AC, serta kaca berpecahan. Aksi itu sendiri merupakan buntut dari penangkapan kayu yang dilakukan tim SPORC BKSDA Kalbar beberapa waktu lalu.
Aparat kepolisian sempat kewalahan karena massa tak terbendung sampai merusak kantor yang terletak di Pal 6 Ngabang itu.
Sekitar satu jam akhirnya mereka membubarkan diri, sementara perwakilan massa melakukan pertemuan dengan Kepala Disbunhut yang baru tiba dari rapat di DPRD Kabupaten Landak.
Tampak Kapolres AKBP Frans Tjahyono juga turun ke lokasi guna melihat kondisi perusakan kantor itu.
Juru Bicara massa, Budianto menyampaikan tuntutan meliputi masyarakat meminta agar pemerintah mensosialisakan tapal batas hutan adat, hutan lindung dan cagar alam serta daerah konservasi. "Masyarakat meminta agar surat asal usul kayu (SKAU) diterbitkan kembali oleh pemerintah. Masyarakat meminta hasil pemanfaatan kayu dari limbah land clearing dari perusahaan," ungkap Budianto.
Sementara itu, Kepala Disbunhut Landak Alpius dihadapan perwakilan massa sangat menyayangkan aksi perusakan kantor pemerintah. "Saya menyayangkan kejadian ini, coba dari awal berkomunikasi dengan baik," ujar Alpius
Menurut Alpius, kawasan hutan sudah diberikan penjelasan dan tidak boleh ditebang oleh masyarakat. Mulai dari Hutan Lindung dan Cagar Alam, karena itu menjadi kewenangan dari Kementerian Kehutanan. "Sedangkan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) boleh dikerjakan masyarakat dengan syarat dokumen secara aturan dilengkapi oleh masyarakat," kata Alpius.
Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono mengatakan, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar dilakukan dengan prosedur dengan benar, baik melalui DPRD maupun pemerintah.
"Masalah yang ada agar dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai merusak sarana pemerintah, ini sangat saya sayangkan," ujar Frans.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015