Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan peran humas di kalangan pemerintah harus diperkuat seiring semakin kritisnya masyarakat akan akses informasi serta tantangan globalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang.
"Humas pemerintah di semua institusi punya peran strategis. Humas pemerintah tidak boleh menutup pintu akses informasi," kata Christiandy Sanjaya saat membuka Rapat Koordinasi Bakohumas di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Kalbar RTahun 2015 dengan tema "Penguatan Kelembagan Humas Instansi Pemerintah dan Perannya dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Informatif".
Ia menambahkan, salah satu tugas utama adalah adalah menerjemahkan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla di bidang komunikasi dan informasi yakni membangun tata kelola pemerintahan efektif dan terpercaya.
Pemerintah, lanjut dia, dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di setiap instansinya, membuka laporan kinerja dan mempermudah akses informasi publik. "Humas pemerintah juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam rencana, proses, program, dan alasan pengambilan setiap kebijakan publik," katanya.
Bakohumas, kata dia, harus terus menyosialisasikan kebijakan strategis pemerintah. Selain itu, partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan harus senantiasa dibuka. "Tugas humas pemerintah tak sebatas memoles citra. Lebih jauh, humas juga harus bisa ikut meningkatkan kinerja lembaga," kata dia.
Sementara Sekretaris Perum LKBN ANTARA Iswahyuni mengatakan, Humas merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi ke publik. "Sehingga dibutuhkan agenda seting agar apa yang ingin disampaikan itu, dapat mempengaruhi serta diterima publik dengan baik," ujar Iswahyuni.
Untuk itu, lanjut Iswahyuni, humas harus dapat memanajemen komunikasi, reputasi serta krisis. Mengelola komunikasi mulai dari siapa yang akan menerima (tahu target sasaran), konstruksi pesan (sesuai dengan target), media atau salurannya
Kemudian manajemen reputasi, untuk pembentukan citra yang terus menerus dari organisasi yang bisa mencerminkan komitmen organisasi kepada publik dan sosial, identitas korporat
. Sedangkan memanajemen krisis berupa menetapkan metode dan kebijakan yang akan digunakan untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan publik, termasuk kebijakan dan proses pendistribusian informasi kepada karyawan, media, pemerintah atau pihak lain.
Ia juga mengingatkan agar pengelola humas dapat mengikuti tren media saat ini seperti melalui website dan media sosial.
DR Subagyo dari Kementerian Kominfo menambahkan, saat ini citra buruk pemerintah dipercaya sebagai kenyataan oleh publik. "Padahal membangun citra yang baik jauh lebih baik dibanding membangun citra yang buruk menjadi baik," katanya menegaskan.
Acara Bakohumas itu diikuti sekitar 145 orang dari kabupaten dan kota se-Kalbar, kalangan BUMN, BUMD, swasta serta kalangan terbatas lainnya.
***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Humas pemerintah di semua institusi punya peran strategis. Humas pemerintah tidak boleh menutup pintu akses informasi," kata Christiandy Sanjaya saat membuka Rapat Koordinasi Bakohumas di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Kalbar RTahun 2015 dengan tema "Penguatan Kelembagan Humas Instansi Pemerintah dan Perannya dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Informatif".
Ia menambahkan, salah satu tugas utama adalah adalah menerjemahkan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla di bidang komunikasi dan informasi yakni membangun tata kelola pemerintahan efektif dan terpercaya.
Pemerintah, lanjut dia, dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di setiap instansinya, membuka laporan kinerja dan mempermudah akses informasi publik. "Humas pemerintah juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam rencana, proses, program, dan alasan pengambilan setiap kebijakan publik," katanya.
Bakohumas, kata dia, harus terus menyosialisasikan kebijakan strategis pemerintah. Selain itu, partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan harus senantiasa dibuka. "Tugas humas pemerintah tak sebatas memoles citra. Lebih jauh, humas juga harus bisa ikut meningkatkan kinerja lembaga," kata dia.
Sementara Sekretaris Perum LKBN ANTARA Iswahyuni mengatakan, Humas merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi ke publik. "Sehingga dibutuhkan agenda seting agar apa yang ingin disampaikan itu, dapat mempengaruhi serta diterima publik dengan baik," ujar Iswahyuni.
Untuk itu, lanjut Iswahyuni, humas harus dapat memanajemen komunikasi, reputasi serta krisis. Mengelola komunikasi mulai dari siapa yang akan menerima (tahu target sasaran), konstruksi pesan (sesuai dengan target), media atau salurannya
Kemudian manajemen reputasi, untuk pembentukan citra yang terus menerus dari organisasi yang bisa mencerminkan komitmen organisasi kepada publik dan sosial, identitas korporat
. Sedangkan memanajemen krisis berupa menetapkan metode dan kebijakan yang akan digunakan untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan publik, termasuk kebijakan dan proses pendistribusian informasi kepada karyawan, media, pemerintah atau pihak lain.
Ia juga mengingatkan agar pengelola humas dapat mengikuti tren media saat ini seperti melalui website dan media sosial.
DR Subagyo dari Kementerian Kominfo menambahkan, saat ini citra buruk pemerintah dipercaya sebagai kenyataan oleh publik. "Padahal membangun citra yang baik jauh lebih baik dibanding membangun citra yang buruk menjadi baik," katanya menegaskan.
Acara Bakohumas itu diikuti sekitar 145 orang dari kabupaten dan kota se-Kalbar, kalangan BUMN, BUMD, swasta serta kalangan terbatas lainnya.
***2***
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015