Putussibau (Antara Kalbar) - ‪Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH mengimbau para kepala desa yang sudah menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya menggunakannya sesuai peruntukan yang sudah diatur pemerintah.
"Karena cairnya ADD bisa menjadi lahan temuan oleh BPK. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa raih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)" ungkap Nasir ketika membuka Rakor Pilkada Serentak di Volly Indor, Putussibau.
"Karena apapun yang dilakukan oleh aparat desa yang berkaitan dengan keuangan daerah termasuk menjadi tanggungjawab bupati. Maka kades perlu diberi sosialisasi, diklat," sambung Nasir.
Orang nomor satu di bumi uncak kapuas ini meminta aparatur desa menyelesaikan tunjangan semua perangkat desa yang sudah lama tidak diterima.
"Gunakanlah sebaik mungkin dana ini. Kepada para kades, seperti tunjangan kades, dusun, RT, BPD, kelurahan selesaikan semua," tegas Nasir.
Sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kapuas Hulu, Marcellus mengatakan pihaknya sudah mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) untuk 156 desa kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat.
"Memang total desa kita ada 278 desa dan 4 kelurahan. Kan yang diajukan SPP baru 156 desa, sisa nya tunggu desa menyelesaikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masing-masing," terang Marcellus.
Dikatakan Marcellus, SPP tersebut sudah masuk ke DPPKAD Kapuas Hulu sejak sepekan lalu. Teknis pencairan tambah Marcellus akan ditransfer ke rekening desa.
"Kalau pencairan tahap awal ini terealisasi di Juni, mungkin kita di Kapuas Hulu bisa menjadi yang tercepat di Kalbar," kata dia.
Marcellus berharap aparatur desa bisa memanfaatkan ADD dengan sebaik mungkin. Bagi desa yang sudah cair ADD-nya, Marcellu meminta segera melaksanakan program yang ditentukan dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sesegera mungkin.
"Karena seharusnya pencairan ADD sudah tahapan kedua," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Karena cairnya ADD bisa menjadi lahan temuan oleh BPK. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa raih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)" ungkap Nasir ketika membuka Rakor Pilkada Serentak di Volly Indor, Putussibau.
"Karena apapun yang dilakukan oleh aparat desa yang berkaitan dengan keuangan daerah termasuk menjadi tanggungjawab bupati. Maka kades perlu diberi sosialisasi, diklat," sambung Nasir.
Orang nomor satu di bumi uncak kapuas ini meminta aparatur desa menyelesaikan tunjangan semua perangkat desa yang sudah lama tidak diterima.
"Gunakanlah sebaik mungkin dana ini. Kepada para kades, seperti tunjangan kades, dusun, RT, BPD, kelurahan selesaikan semua," tegas Nasir.
Sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kapuas Hulu, Marcellus mengatakan pihaknya sudah mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP) untuk 156 desa kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat.
"Memang total desa kita ada 278 desa dan 4 kelurahan. Kan yang diajukan SPP baru 156 desa, sisa nya tunggu desa menyelesaikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masing-masing," terang Marcellus.
Dikatakan Marcellus, SPP tersebut sudah masuk ke DPPKAD Kapuas Hulu sejak sepekan lalu. Teknis pencairan tambah Marcellus akan ditransfer ke rekening desa.
"Kalau pencairan tahap awal ini terealisasi di Juni, mungkin kita di Kapuas Hulu bisa menjadi yang tercepat di Kalbar," kata dia.
Marcellus berharap aparatur desa bisa memanfaatkan ADD dengan sebaik mungkin. Bagi desa yang sudah cair ADD-nya, Marcellu meminta segera melaksanakan program yang ditentukan dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sesegera mungkin.
"Karena seharusnya pencairan ADD sudah tahapan kedua," tuturnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015