Putussibau (Antara Kalbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan pendapat akhir atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan bupati kapuas hulu tahun anggaran 2011-2015 yang sudah disampaikan sebelumnya.
     Pendapat akhir yang disampaikan oleh Iman Sabirin, selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati dan LKPJ Akhir masa jabatan bupati menekankan beberapa poin penting, diantaranya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, penataan aset daerah, bidang pertanian-kehutanan, infrastruktur, energi dan sumber daya mineral, informatika perdagangan serta sektor penting lannya.
     Adapun rekomendasi oleh DPRD Kapuas Hulu melalui Pansus kepada eksekutif  pada bidang pemerintahan umum yakni menekankan pentingnya hibah oleh Pemda untuk sekolah swasta di Kapuas Hulu melalui yayasan-yayasan.
"Mengingat sarana prasarana yang memperihatinkan. Karena pendidikan merupakan bagian dari masyarakat kita," ungkap Iman Sabirin saat membacakan Pansus untuk LKPJ Bupati, Rabu.
     DPRD Kapuas Hulu mendesak sesegera mungkin terbentuknya Peraturan Bupati untuk penyelenggara bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan.
"Serta tanggung jawab perusahaan terhadap para penyandang cacat," bebernya.
    Menurut politisi Partai Demokrat Kapuas Hulu ini, pendidikan merupakan cermin keberhasilan suatu daerah.
      "Untuk menunjang itu maka perlu pembangunan asrama guru yang representatif," ujarnya.
    Ditambahkan Iman, perioritas pembangunan dibidang pendidikan sangatlah penting. Untuk itu dinas terkait bisa melakukan pendataan siswa di Kapuas Hulu yang kurang mampu dan berprestasi supaya diberi beasiswa.

Pewarta: Andre

Editor : Teguh Imam Wibowo


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015