Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengharapkan kepada Dirjen PU agar merealisasikan rencana mega proyek Barau Beton yang akan dilakukan di Kabupaten Mempawah tahun depan.
"Rencananya mega proyek dengan anggaran Rp540 miliar tersebut akan mulai dilakukan pada tahun ini. Namun, karena ada kesalahan teknis di Dirjen PU, proyek tersebut belum bisa direalisasikan tahun ini, tapi akan kembali dianggarkan pada tahun 2016 mendatang dan kita harapkan itu bisa direalisasikan," kata M Zeet di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, pembatalan proyek tersebut sempat menimbulkan beberapa polemik ditengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Mempawah, dimana ada beberapa pemberitaan di media tentang Dirjen PU di ancam dan di teror serta gagalnya proyek tersebut pemberitaan tentang Proyek Mega barau 540 miliar gagal.
"Namun, kita sangat bersyukur karena hal itu direspon positif oleh beberapa LSM yang ada di Mempawah. Terkait dengan berita tersebut, Perwakilan LSM bersilaturrahmi dengan saya siang tadi, guna mendapatkan penjelasan dan meluruskan hal tersebut," tuturnya.
Inti pertemuan tersebut, kata M Zeet, perwakilan LSM yang terdiri dari Aswandi Ketua LSM Kompor Indonesia, Agus Suhardi Ketua LSM Geprak, Kamaruddin Ketua Laki Mempawah, Jamaludin Aktivis LSM, Iswandi Sekretaris Laki mempertanyakan masalah LSM yang menghambat pembangunan barau beton dimaksud sehingga di batalkannya anggaran yang akan diberikan oleh pusat.
Dalam penerimaannya, dia menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri tidak henti- hentinya memberikan dukungan kepada kabupaten /kota dalam pembangunan, sehingga Pemprov sendiri memfasilitasi kan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
"Saya bersyukur teman teman perwakilan LSM hadir disini. Karena supaya mengetahui bahwa tidak ada niat sedikitpun saya untuk menyinggung teman teman LSM. Namun, apabila ada perkataan saya yang menyinggung teman teman teman LSM , saya minta maaf, karena dibatalkannya pembangunan Proyek Mega Barau senilai Rp540 Miliar ini, juga membuat saya kecewa, sehingga berharap untuk tahun 2016 masih bisa dilaksanakan," katanya.
M Zeet mengungkapkan, pada awalnya, dia didampingi Kadis PU Kalbar menghadap Dirjen SDA tahun 2013 dengan maksud minta bantuan BWSK, bagaimana agar dapat mengamankan pantai di Kabupaten Mempawah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
Karena, dengan abrasi itu masyarakat yang ada didaerah tepi pantai sudah tidak bisa lagi untuk menanam padi maupun kelapa, karena masuknya air asin.
Untuk itu dilakukan berbagai pendekatan dengan berbagai Kementerian hingga akhirnya dengan kementerian PU dan kewenangan ada di BWSK. BWSK itu telah membuat tim dan akhirnya membuat riset, dari hasil riset tersebut membuat dilaut tidak bisa dilaksanakan, karena itu hanya bisa dilaksanakan daerah hutan bakau.
"Sudah empat tahun kita memperjuangan ini, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan, namun semuanya gagal. Harapan kita terakhir ke PU, melalui Balai Wilayah Sungai Kapuas, mereka riset dan akhirnya keluarlah dana Rp540 miliar tersebut," kata M Zeet.
Menyambung ucapan Sekda Kalbar, seluruh perwakilan LSM Mempawah sepakat bahwa, LSM yang ada di Mempawah sangat peduli terhadap pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah serta mendukung pembangunan dimaksud. Karena LSM sendiri adalah Mitra dari pemerintah
"Saya termasuk yang proaktif terhadap pembangunan ini. Saya pernah ketemu pak Sekda di pendoponya, kita ingin anak cucu dapat merasakan air tawar di tepi pantai dengan pola orientasi seperti Belanda. Kita punya potensi besar dan jangan biarkan terkoyak dan kalau boleh bicara dengan pihak Dirjen SDA saya pasang badan," ujar Jamaludin, salah seorang Aktivis LSM yang juga merupakan salah seorang pengurus Komunitas Peduli Pantai.
(KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Rencananya mega proyek dengan anggaran Rp540 miliar tersebut akan mulai dilakukan pada tahun ini. Namun, karena ada kesalahan teknis di Dirjen PU, proyek tersebut belum bisa direalisasikan tahun ini, tapi akan kembali dianggarkan pada tahun 2016 mendatang dan kita harapkan itu bisa direalisasikan," kata M Zeet di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, pembatalan proyek tersebut sempat menimbulkan beberapa polemik ditengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Mempawah, dimana ada beberapa pemberitaan di media tentang Dirjen PU di ancam dan di teror serta gagalnya proyek tersebut pemberitaan tentang Proyek Mega barau 540 miliar gagal.
"Namun, kita sangat bersyukur karena hal itu direspon positif oleh beberapa LSM yang ada di Mempawah. Terkait dengan berita tersebut, Perwakilan LSM bersilaturrahmi dengan saya siang tadi, guna mendapatkan penjelasan dan meluruskan hal tersebut," tuturnya.
Inti pertemuan tersebut, kata M Zeet, perwakilan LSM yang terdiri dari Aswandi Ketua LSM Kompor Indonesia, Agus Suhardi Ketua LSM Geprak, Kamaruddin Ketua Laki Mempawah, Jamaludin Aktivis LSM, Iswandi Sekretaris Laki mempertanyakan masalah LSM yang menghambat pembangunan barau beton dimaksud sehingga di batalkannya anggaran yang akan diberikan oleh pusat.
Dalam penerimaannya, dia menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri tidak henti- hentinya memberikan dukungan kepada kabupaten /kota dalam pembangunan, sehingga Pemprov sendiri memfasilitasi kan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
"Saya bersyukur teman teman perwakilan LSM hadir disini. Karena supaya mengetahui bahwa tidak ada niat sedikitpun saya untuk menyinggung teman teman LSM. Namun, apabila ada perkataan saya yang menyinggung teman teman teman LSM , saya minta maaf, karena dibatalkannya pembangunan Proyek Mega Barau senilai Rp540 Miliar ini, juga membuat saya kecewa, sehingga berharap untuk tahun 2016 masih bisa dilaksanakan," katanya.
M Zeet mengungkapkan, pada awalnya, dia didampingi Kadis PU Kalbar menghadap Dirjen SDA tahun 2013 dengan maksud minta bantuan BWSK, bagaimana agar dapat mengamankan pantai di Kabupaten Mempawah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
Karena, dengan abrasi itu masyarakat yang ada didaerah tepi pantai sudah tidak bisa lagi untuk menanam padi maupun kelapa, karena masuknya air asin.
Untuk itu dilakukan berbagai pendekatan dengan berbagai Kementerian hingga akhirnya dengan kementerian PU dan kewenangan ada di BWSK. BWSK itu telah membuat tim dan akhirnya membuat riset, dari hasil riset tersebut membuat dilaut tidak bisa dilaksanakan, karena itu hanya bisa dilaksanakan daerah hutan bakau.
"Sudah empat tahun kita memperjuangan ini, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan, namun semuanya gagal. Harapan kita terakhir ke PU, melalui Balai Wilayah Sungai Kapuas, mereka riset dan akhirnya keluarlah dana Rp540 miliar tersebut," kata M Zeet.
Menyambung ucapan Sekda Kalbar, seluruh perwakilan LSM Mempawah sepakat bahwa, LSM yang ada di Mempawah sangat peduli terhadap pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah serta mendukung pembangunan dimaksud. Karena LSM sendiri adalah Mitra dari pemerintah
"Saya termasuk yang proaktif terhadap pembangunan ini. Saya pernah ketemu pak Sekda di pendoponya, kita ingin anak cucu dapat merasakan air tawar di tepi pantai dengan pola orientasi seperti Belanda. Kita punya potensi besar dan jangan biarkan terkoyak dan kalau boleh bicara dengan pihak Dirjen SDA saya pasang badan," ujar Jamaludin, salah seorang Aktivis LSM yang juga merupakan salah seorang pengurus Komunitas Peduli Pantai.
(KR-RDO/T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015