Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan pihaknya akan berupaya melakukan penyerapan anggaran secara maksimal pada APBD tahun 2015 yang sampai saat ini masih sangat minim.
"Ini memang tidak bisa kita hindarkan, karena memang berlaku secara nasional. Namun, kami akan tetap berupaya untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, agar tidak terjadi defisit anggaran," katanya di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, minimnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan kekhawatiran beberapa SKPD yang ada di Kalbar untuk menggunakan anggaran yang ada.
"Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahkan ini juga sudah menjadi atensi dari presiden, karena pejabat pengguna anggaran di setiap SKPD khawatir kalau-kalau dikenai sanksi jika salah menggunakan anggaran. Makanya, karena kehati-hatian itu, setiap SKPD jadi kurang penyerapan anggarannya," tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah menyarankan kepada setiap SKPD yang ada untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan kepolisian, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengatakan sampai bulan Agustus ini penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rendah.
"Bahkan ada SKPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 30 persen," kata M Zeet.
Ia menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum penyerapannya baru sebesar 6,79 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,74 persen, Dinas Kesehatan 13,76 persen, Dinas Perkebunan 14,93 persen, Dinas Pertambangan dan Energi 16,06 persen
Dia menyatakan kondisi itu memang cukup dilematis. Perkembangan realisasi dan prediksi pendapatan dibandingkan dengan rencana belanja yang tertuang dalam APBD akan mengalami defisit.
Untuk mengatasinya, telah diambil kebijakan penyesuaian melalui anggaran perubahan. Tetapi di sisi lain, dengan dana yang ada, realisasi penyerapan jauh dari target.
"Tahun efektif pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 tinggal empat bulan. Makanya harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan anggaran," tuturnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung dalam APBD tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Kalbar hingga saat ini baru mencapai 26,41 persen, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 70,98 persen.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Ini memang tidak bisa kita hindarkan, karena memang berlaku secara nasional. Namun, kami akan tetap berupaya untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, agar tidak terjadi defisit anggaran," katanya di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, minimnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan kekhawatiran beberapa SKPD yang ada di Kalbar untuk menggunakan anggaran yang ada.
"Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahkan ini juga sudah menjadi atensi dari presiden, karena pejabat pengguna anggaran di setiap SKPD khawatir kalau-kalau dikenai sanksi jika salah menggunakan anggaran. Makanya, karena kehati-hatian itu, setiap SKPD jadi kurang penyerapan anggarannya," tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah menyarankan kepada setiap SKPD yang ada untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan kepolisian, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengatakan sampai bulan Agustus ini penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rendah.
"Bahkan ada SKPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 30 persen," kata M Zeet.
Ia menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum penyerapannya baru sebesar 6,79 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,74 persen, Dinas Kesehatan 13,76 persen, Dinas Perkebunan 14,93 persen, Dinas Pertambangan dan Energi 16,06 persen
Dia menyatakan kondisi itu memang cukup dilematis. Perkembangan realisasi dan prediksi pendapatan dibandingkan dengan rencana belanja yang tertuang dalam APBD akan mengalami defisit.
Untuk mengatasinya, telah diambil kebijakan penyesuaian melalui anggaran perubahan. Tetapi di sisi lain, dengan dana yang ada, realisasi penyerapan jauh dari target.
"Tahun efektif pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 tinggal empat bulan. Makanya harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan anggaran," tuturnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung dalam APBD tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Kalbar hingga saat ini baru mencapai 26,41 persen, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 70,98 persen.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015