Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat mempertanyakan selisih jumlah pemilih dalam DPT Pilpres dan DPS Pilkada saat ini.
"Jika melihat perbandingan yang terjadi antara DPT pilpres dan DPS pilkada yang mencapai 19.863, sangat mencolok. Kondisi ini tentu saja akan memicu kerawanan pada pilkada nanti," kata tim pemenangan pasangan calon peserta pilkada pasangan Panji-Dadi, Erwin, di Nanga Pinoh, ibu kota Kabupaten Melawi, Kamis.
Ia mengatakan, jika dalam satu tahun penambahan sampai sebanyak itu adalah tidak masuk akal. "Kita bisa lihat rasio pertumbuhan penduduk dan jumlah anak sekolah yang masuk setiap tahun, apa sampai sebanyak itu," katanya setengah bertanya.
Erwin mengatakan, pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan biasanya disebabkan beberapa faktor yang pertama karena adanya transmigrasi, atau kategori kota besar seperti di Jakarta.
"Nah kalau di Melawi dalam setahun ini tidak ada transmigrasi, sedangkan untuk pertumbuhan penduduk juga tidak terlalu signifikan, kenapa bisa pemilih sebanyak itu, tentu akan memicu persoalan, bagi yang menang mungkin tidak masalah, namun bagi yang kalah ini akan menjadi cela untuk dipermasalahkan," katanya lagi.
Erwin berharap KPU dan panwas bisa maksimal dalam melakukan pendataan ini supaya perselisihan daftar pemilih tidak sampai signifikan.
Pernyataan yang serupa juga disampaikan tim pemenangan pasangan calon petahana Firman Muntaco-Jhon Murkanto, yang disampaikan Ibrahim bahwa penambahan jumlah pemilih dalam DPS yang ditetapkan KPU Melawi cukup signifikan jika dibandingkan dengan DPT pilpres sebelumnya.
Dia berharap KPU bisa melakukan pencocokan kembali supaya tidak terjadi perbedaan. "Tolong KPU dicocokkan dan dipastikan lagi," katanya mengharap.
Sementara sehari lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menetapkan DPS pilkada setempat sebanyak 172.193 pemilih.
Ketua KPU Melawi, Julita mengatakan, data tersebut sendiri akan diperbaiki dan disandingkan dengan data pada DPT Pilpres untuk melihat ada tidaknya pemilih ganda atau meninggal yang masuk dalam data pemilih.
Ia mengatakan, penetapan DPS dilaksanakan di aula MABT Nanga Pinoh Rabu (2/9) dihadiri 11 PPK kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta perwakilan tim pemenangan kedua pasangan calon dan Panwas Melawi.
Menurut Julita, sampai sejauh ini pihaknya masih akan melakukan perbaikan terhadap DPS tersebut, terutama di daerah yang banyak didapati penambahan jumlah pemilih.
"KPU akan menyandingkan DPS ini dengan DPT pilpres, karena kalau kita lihat ternyata masih banyak pemilih ganda," katanya mengakui.
Sehingga selain DPS tersebut, ia mengatakan KPU Melawi juga akan mencocokannya dengan data analisis yang sudah dilakukan. Kemudian digabungkan dengan PPS yang ada di desa, supaya PPS melihat dan memperbaiki, kalau ada yang ganda atau tidak sesuai PPS bisa memperbaiki.
Dia mengatakan, jika dibandingkan dengan data yang sudah diturunkan sebelumnya, yakni dari 189.256 pemilih dengan DPS yang telah ditetapkan sekarang 172.193 pemilih, sudah terjadi pengurangan sebanyak 17.063.
"Kami akan melakukan pemutakhiran kembali sebelum ditetapkan menjadi DPT. Kami akan berusaha maksimal dalam pendataan pemilih ini," kata Julita.
Menurut dia lagi, dari pendataan yang dilakukan sementara, pada umumnya penambahan jumlah pemilih yang cukup signifikan ini lebih dikarenakan banyaknya pemilih yang terdaftar secara ganda. Seperti pemilih yang sudah dicoret pada saat pilpres dulu sekarang muncul lagi.
"Kami akan turunkan lagi data pilpres yang sudah kami arsir ke PPS, sebagai bahan PPS untuk pencocokan bahwa yang bersangkutan sudah dicoret," katanya.
Ketua KPU itu mengungkapkan, terhadap daerah-daerah yang penambahannya cukup signifikan, pihaknya akan melakukan perbandingan dengan DPT terakhir, karena itu merupakan dasar penggabungan dengan DP4.
"Dengan adanya perbandingan ini nanti akan ketemu daerah-daerah yang masih tinggi penambahannya. Jadi di TPS juga bisa dicek, jika sebelumnya hanya sekian tiba-tiba melonjak banyak, kita akan konsentrasi di sana, namun kalau yang wajar tidak, namun kita tetap kroscek apabila masih ada kemungkinan pemilih yang tidak terdaftar," katanya menjelaskan.
Saat disinggung adanya kemungkinan sengaja digelembungkan oleh tim tertentu untuk kepentingan pilkada nanti, Julita mengatakan, KPU tidak berpikiran sejauh itu.
Dia kembali menegaskan, bahwa banyaknya penambahan ini karena adanya pemilih yang sudah dicoret namun masuk lagi pada pendataan terbaru.
(Ekos/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Jika melihat perbandingan yang terjadi antara DPT pilpres dan DPS pilkada yang mencapai 19.863, sangat mencolok. Kondisi ini tentu saja akan memicu kerawanan pada pilkada nanti," kata tim pemenangan pasangan calon peserta pilkada pasangan Panji-Dadi, Erwin, di Nanga Pinoh, ibu kota Kabupaten Melawi, Kamis.
Ia mengatakan, jika dalam satu tahun penambahan sampai sebanyak itu adalah tidak masuk akal. "Kita bisa lihat rasio pertumbuhan penduduk dan jumlah anak sekolah yang masuk setiap tahun, apa sampai sebanyak itu," katanya setengah bertanya.
Erwin mengatakan, pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan biasanya disebabkan beberapa faktor yang pertama karena adanya transmigrasi, atau kategori kota besar seperti di Jakarta.
"Nah kalau di Melawi dalam setahun ini tidak ada transmigrasi, sedangkan untuk pertumbuhan penduduk juga tidak terlalu signifikan, kenapa bisa pemilih sebanyak itu, tentu akan memicu persoalan, bagi yang menang mungkin tidak masalah, namun bagi yang kalah ini akan menjadi cela untuk dipermasalahkan," katanya lagi.
Erwin berharap KPU dan panwas bisa maksimal dalam melakukan pendataan ini supaya perselisihan daftar pemilih tidak sampai signifikan.
Pernyataan yang serupa juga disampaikan tim pemenangan pasangan calon petahana Firman Muntaco-Jhon Murkanto, yang disampaikan Ibrahim bahwa penambahan jumlah pemilih dalam DPS yang ditetapkan KPU Melawi cukup signifikan jika dibandingkan dengan DPT pilpres sebelumnya.
Dia berharap KPU bisa melakukan pencocokan kembali supaya tidak terjadi perbedaan. "Tolong KPU dicocokkan dan dipastikan lagi," katanya mengharap.
Sementara sehari lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menetapkan DPS pilkada setempat sebanyak 172.193 pemilih.
Ketua KPU Melawi, Julita mengatakan, data tersebut sendiri akan diperbaiki dan disandingkan dengan data pada DPT Pilpres untuk melihat ada tidaknya pemilih ganda atau meninggal yang masuk dalam data pemilih.
Ia mengatakan, penetapan DPS dilaksanakan di aula MABT Nanga Pinoh Rabu (2/9) dihadiri 11 PPK kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta perwakilan tim pemenangan kedua pasangan calon dan Panwas Melawi.
Menurut Julita, sampai sejauh ini pihaknya masih akan melakukan perbaikan terhadap DPS tersebut, terutama di daerah yang banyak didapati penambahan jumlah pemilih.
"KPU akan menyandingkan DPS ini dengan DPT pilpres, karena kalau kita lihat ternyata masih banyak pemilih ganda," katanya mengakui.
Sehingga selain DPS tersebut, ia mengatakan KPU Melawi juga akan mencocokannya dengan data analisis yang sudah dilakukan. Kemudian digabungkan dengan PPS yang ada di desa, supaya PPS melihat dan memperbaiki, kalau ada yang ganda atau tidak sesuai PPS bisa memperbaiki.
Dia mengatakan, jika dibandingkan dengan data yang sudah diturunkan sebelumnya, yakni dari 189.256 pemilih dengan DPS yang telah ditetapkan sekarang 172.193 pemilih, sudah terjadi pengurangan sebanyak 17.063.
"Kami akan melakukan pemutakhiran kembali sebelum ditetapkan menjadi DPT. Kami akan berusaha maksimal dalam pendataan pemilih ini," kata Julita.
Menurut dia lagi, dari pendataan yang dilakukan sementara, pada umumnya penambahan jumlah pemilih yang cukup signifikan ini lebih dikarenakan banyaknya pemilih yang terdaftar secara ganda. Seperti pemilih yang sudah dicoret pada saat pilpres dulu sekarang muncul lagi.
"Kami akan turunkan lagi data pilpres yang sudah kami arsir ke PPS, sebagai bahan PPS untuk pencocokan bahwa yang bersangkutan sudah dicoret," katanya.
Ketua KPU itu mengungkapkan, terhadap daerah-daerah yang penambahannya cukup signifikan, pihaknya akan melakukan perbandingan dengan DPT terakhir, karena itu merupakan dasar penggabungan dengan DP4.
"Dengan adanya perbandingan ini nanti akan ketemu daerah-daerah yang masih tinggi penambahannya. Jadi di TPS juga bisa dicek, jika sebelumnya hanya sekian tiba-tiba melonjak banyak, kita akan konsentrasi di sana, namun kalau yang wajar tidak, namun kita tetap kroscek apabila masih ada kemungkinan pemilih yang tidak terdaftar," katanya menjelaskan.
Saat disinggung adanya kemungkinan sengaja digelembungkan oleh tim tertentu untuk kepentingan pilkada nanti, Julita mengatakan, KPU tidak berpikiran sejauh itu.
Dia kembali menegaskan, bahwa banyaknya penambahan ini karena adanya pemilih yang sudah dicoret namun masuk lagi pada pendataan terbaru.
(Ekos/T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015