Ketapang (Antara Kalbar) - Penjabat Bupati Ketapang Kartius menilai kondisi kabut asap yang semakin kuat di wilayah Ketapang menunjukkan kalau tidak adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Padahal menurutnya, secara kelembagaan pemerintah, di Kabupaten Ketapang sudah siap, sebab ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Satpol PP bahkan ada Manggala Agni yang juga dapat turut menjaga hutan dan lahan.
"Namun faktanya kian hari kabut asap semakin kuat, jadi kendalanya koordinasi yang lemah, masing-masing kerja sendiri, padahal jika bekerjasama tentu akan meminimalisir asap yang ada saat ini," ungkapnya saat dihubungi di Ketapang, Senin (7/9).
Selain itu, Kartius menilai kalau secara operasional belum berjalan maksimal, seperti contoh BPBD yang sudah ada SK sejak beberapa bulan lalu namun sampai sekarang belum ada sosialisasinya, begitu juga pemadam kebakaran yang kerjanya sudah maksimal namun terbatas peralatan.
"Ini sudah darurat regional jadi harus serius nanganinya, untuk mengurus negeri ini tidak boleh main-main," tegasnya.
Kartius juga meminta para Camat dan Kades yang ada di Ketapang khususnya yang wilayahnya rawan terbakar agar berperan aktif, sehingga tahu tugas dan fungsinya, sebab Kades merupakan Bupati di Desanya sedangkan Camat adalah Bupati di Kecamatannya.
"Jika mereka sadar tugas mereka tentu kondisi seperti ini tidak ada," katanya.
Untuk itu, Kartius menegaskan akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk para perusahaan yang kedapatan membakar hutan maupun perkebunannya.
"Saya dan Kapolres siap 2x24 jam memalang perusahaan yang kedapatan membakar hutan atau lahan perkebunannya, sebab dampak dari kebakaran banyak, penerbangan tidak bisa, jalur laut tidak bisa, harus ada kesadaran bersama dalam hal ini," mintanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Padahal menurutnya, secara kelembagaan pemerintah, di Kabupaten Ketapang sudah siap, sebab ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Satpol PP bahkan ada Manggala Agni yang juga dapat turut menjaga hutan dan lahan.
"Namun faktanya kian hari kabut asap semakin kuat, jadi kendalanya koordinasi yang lemah, masing-masing kerja sendiri, padahal jika bekerjasama tentu akan meminimalisir asap yang ada saat ini," ungkapnya saat dihubungi di Ketapang, Senin (7/9).
Selain itu, Kartius menilai kalau secara operasional belum berjalan maksimal, seperti contoh BPBD yang sudah ada SK sejak beberapa bulan lalu namun sampai sekarang belum ada sosialisasinya, begitu juga pemadam kebakaran yang kerjanya sudah maksimal namun terbatas peralatan.
"Ini sudah darurat regional jadi harus serius nanganinya, untuk mengurus negeri ini tidak boleh main-main," tegasnya.
Kartius juga meminta para Camat dan Kades yang ada di Ketapang khususnya yang wilayahnya rawan terbakar agar berperan aktif, sehingga tahu tugas dan fungsinya, sebab Kades merupakan Bupati di Desanya sedangkan Camat adalah Bupati di Kecamatannya.
"Jika mereka sadar tugas mereka tentu kondisi seperti ini tidak ada," katanya.
Untuk itu, Kartius menegaskan akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk para perusahaan yang kedapatan membakar hutan maupun perkebunannya.
"Saya dan Kapolres siap 2x24 jam memalang perusahaan yang kedapatan membakar hutan atau lahan perkebunannya, sebab dampak dari kebakaran banyak, penerbangan tidak bisa, jalur laut tidak bisa, harus ada kesadaran bersama dalam hal ini," mintanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015