Sungai Raya (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Kubu Raya, Iqbal Asrarudin mempertanyakan sistem penyaluran pupuk kepada Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, karena sampai saat ini, pupuk tersebut masih belum disalurkan.
"Kami mendapatkan informasi bahwa para petani kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat terkait penyaluran pupuk bersubsidi, melalui program GPTT. Artinya masyarakat petani mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat untuk penanaman padi musim gadu, namun sampai saat hampir di sembilan kecamatan pupuk itu belum tersalurkan sampai sekarang," kata Iqbal di Sungai Raya, Senin.
Informasi itu dia dapatkan berasarkan laporan dari Gapoktan yang mengaku kalau pupuk itu belum mereka dapatkan. Bahkan dari beberapa distributor pupuk bersubsidi yang ada di Kubu Raya juga mengakui belum ada pemesanan pupuk subsidi maupun pemesanan saprodi untuk program padi musim gadu.
"Saat ini padi gadu itu sudah dipanen, dan sekarang petani sudah masuk kepada musim padi rendengan dan sudah mulai menanam. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebab dinas Pertanian dan Peternakan sampai hari ini tidak mampu untuk menyalurkan pupuk kepada petani," kata politis PAN itu.
Permasalahan lainnya, kata Iqbal, ada beberapa desa yang menyampaikan ke dirinya kalau ada beberapa PPL tidak mau tanda tangan RDKK. Padahal RDKK adalah syarat permohonan dari petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.
"Jadi dari informasi tiga distributor pupuk yang ada di Kubu Raya merasa heran karena sejak bulan Januari sampai September 2015 penyerapan pupuk subsidi terutama pupuk urea hanya terserap 20 persen, sehingga stok pupuk subsidi di tingkat distributor masih banyak," tuturnya.
Terkait hal itu, dia meragukan program dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mencapai surplus dan swasembada beras. Terlebih, pada tahun 2015 ini tingkat produksi padi dari petani begitu jauh kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, belum lama ini Kadis Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Ghandi Satyagraha menyebutkan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena terkendala administrasi petani yang tidak lengkap, sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.
"Kalau alasannya begitu, jelas sangat tidak masuk akal, karena RDKK itu dibuat kelompok petani dengan di bimbing oleh PPL. Wajar kalau kita mempertanyakan kinerja PPL yang bertugas di daerah itu, karena PPL adalah pembina petani di lapangan," kata Iqbal.
(KR-RDO/F003)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami mendapatkan informasi bahwa para petani kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat terkait penyaluran pupuk bersubsidi, melalui program GPTT. Artinya masyarakat petani mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat untuk penanaman padi musim gadu, namun sampai saat hampir di sembilan kecamatan pupuk itu belum tersalurkan sampai sekarang," kata Iqbal di Sungai Raya, Senin.
Informasi itu dia dapatkan berasarkan laporan dari Gapoktan yang mengaku kalau pupuk itu belum mereka dapatkan. Bahkan dari beberapa distributor pupuk bersubsidi yang ada di Kubu Raya juga mengakui belum ada pemesanan pupuk subsidi maupun pemesanan saprodi untuk program padi musim gadu.
"Saat ini padi gadu itu sudah dipanen, dan sekarang petani sudah masuk kepada musim padi rendengan dan sudah mulai menanam. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebab dinas Pertanian dan Peternakan sampai hari ini tidak mampu untuk menyalurkan pupuk kepada petani," kata politis PAN itu.
Permasalahan lainnya, kata Iqbal, ada beberapa desa yang menyampaikan ke dirinya kalau ada beberapa PPL tidak mau tanda tangan RDKK. Padahal RDKK adalah syarat permohonan dari petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.
"Jadi dari informasi tiga distributor pupuk yang ada di Kubu Raya merasa heran karena sejak bulan Januari sampai September 2015 penyerapan pupuk subsidi terutama pupuk urea hanya terserap 20 persen, sehingga stok pupuk subsidi di tingkat distributor masih banyak," tuturnya.
Terkait hal itu, dia meragukan program dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mencapai surplus dan swasembada beras. Terlebih, pada tahun 2015 ini tingkat produksi padi dari petani begitu jauh kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, belum lama ini Kadis Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Ghandi Satyagraha menyebutkan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena terkendala administrasi petani yang tidak lengkap, sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.
"Kalau alasannya begitu, jelas sangat tidak masuk akal, karena RDKK itu dibuat kelompok petani dengan di bimbing oleh PPL. Wajar kalau kita mempertanyakan kinerja PPL yang bertugas di daerah itu, karena PPL adalah pembina petani di lapangan," kata Iqbal.
(KR-RDO/F003)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015