Pontianak (Antara Kalbar) - Kota Singkawang, Kalimantan Barat menjadi salah satu dari sepuluh wilayah di Indonesia untuk pengembangan kawasan percontohan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata.
"Terpilihnya Singkawang sabagai salah satu kawasan percontohan itu, tentu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian besar ke kota ini. Tetapi pusat tidak serta merta menyiapkan rencana bisnisnya, namun kita yang dilibatkan," kata Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Singkawang, Triwahdina Safriantini di Singkawang, Senin.
Menurutnya, program pusat itu akan berlangsung selama tiga tahun, yang dimulai pada tahun ini. "Kita akan melakukan pemetaan potensi wisata. Akhir 2015 nanti, akan ada rencana bisnis," katanya.
Dia mengatakan, dalam menyusun rencana bisnis tersebut, pemerintah pusat akan melibatkan warga Singkawang.
Triwahdina menjelaskan, pariwisata inklusif merupakan suatu pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal dan lingkungannya.
"Dengan rantai nilai industri pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin," ujarnya.
Selain itu, tambahnya, meningkatkan apresiasi industri pariwisata terhadap potensi lokal dan memperkuat daya saing industri pariwisata, dengan mempertimbangkan norma agama dan nilai budaya, keragaman karakteristik sosial masyarakat, serta pelestarian dan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan lingkungannya.
Dia mengungkapkan, program itu dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut dengan tahapan yang berbeda-beda. Pada 2015, merupakan tahapan pertama disebut tahap kreativitas, yakni pemetaan dan perencanaan bisnis-bisnis pariwisata yang dapat diciptakan dan dikembangkan secara inklusif.
Tahapan kedua, inkubasi yang akan diprogramkan pada 2016, dimana pada tahapan itu merupakan proses pembinaan dan mempercepat keberhasilan bisnis.
"Dan tahapan terakhir, yakni komersialisasi pada 2017,dimana pada tahapan ini, merupakan tahapan pematangan untuk siap dilepas secara mandiri dan berkelanjutan," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (pro-job), mengurangi kemiskinan (pro-poor) dan memerhatikan lingkungan (pro-environment).
"Program ini sejalan dengan PBB yang mendorong pembangunan bertanggungjawab, berkelanjutan, dan inklusif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Terpilihnya Singkawang sabagai salah satu kawasan percontohan itu, tentu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian besar ke kota ini. Tetapi pusat tidak serta merta menyiapkan rencana bisnisnya, namun kita yang dilibatkan," kata Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Singkawang, Triwahdina Safriantini di Singkawang, Senin.
Menurutnya, program pusat itu akan berlangsung selama tiga tahun, yang dimulai pada tahun ini. "Kita akan melakukan pemetaan potensi wisata. Akhir 2015 nanti, akan ada rencana bisnis," katanya.
Dia mengatakan, dalam menyusun rencana bisnis tersebut, pemerintah pusat akan melibatkan warga Singkawang.
Triwahdina menjelaskan, pariwisata inklusif merupakan suatu pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal dan lingkungannya.
"Dengan rantai nilai industri pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin," ujarnya.
Selain itu, tambahnya, meningkatkan apresiasi industri pariwisata terhadap potensi lokal dan memperkuat daya saing industri pariwisata, dengan mempertimbangkan norma agama dan nilai budaya, keragaman karakteristik sosial masyarakat, serta pelestarian dan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan lingkungannya.
Dia mengungkapkan, program itu dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut dengan tahapan yang berbeda-beda. Pada 2015, merupakan tahapan pertama disebut tahap kreativitas, yakni pemetaan dan perencanaan bisnis-bisnis pariwisata yang dapat diciptakan dan dikembangkan secara inklusif.
Tahapan kedua, inkubasi yang akan diprogramkan pada 2016, dimana pada tahapan itu merupakan proses pembinaan dan mempercepat keberhasilan bisnis.
"Dan tahapan terakhir, yakni komersialisasi pada 2017,dimana pada tahapan ini, merupakan tahapan pematangan untuk siap dilepas secara mandiri dan berkelanjutan," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (pro-job), mengurangi kemiskinan (pro-poor) dan memerhatikan lingkungan (pro-environment).
"Program ini sejalan dengan PBB yang mendorong pembangunan bertanggungjawab, berkelanjutan, dan inklusif," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015