Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, meminta Pj Bupati Ketapang untuk mengecek realisasi APBD tahun 2015 dan meminta pendampingan dari Jaksa dan Polisi dalam pelaksanaanya sehingga tidak terjadi kasus hukum.
"Ketapang untuk tahun 2015, APBD-nya mencapai Rp189 miliar. Saya minta kepada Pj Bupati Ketapang untuk mengecek peruntukannya kemana. Jangan sampai peruntukannya tidak jelas," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ketapang, Senin.
Dia juga menyarankan kepada Pj Bupati Ketapang, Kartius, agar segera membuat tim, dan mengkonsultasikannya ke Mendagri melalui Gubernur, untuk membetulkan birokrasi di Kabupaten Ketapang.
Kaitan dengan pemilukada di kabupaten ketapang Cornelis meminta para camat-camat atau pegawai yang sibuk kampanye agar dipecat.
"Kalau sampai ada indikasi PNS yang ikut berkampanye, jangan segan-segan untuk mengajukan pemecatannya. Karena tidak ada aturan yang membenarkan kalau PNS boleh ikut berpolitik," tuturnya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, agar segera mendaftarkan diri dan memberikan suaranya pada Pilkada Ketapang nanti.
Ditempat yang sama, Penjabat Bupati Ketapang Kartius mengatakan sejauh ini kerjasama antara pembinaan tokoh adat, Camat, polisi dan Danramil sudah sangat baik di Kabupaten Ketapang. Dia menegaskan apabila ada camat yang malas-malasan dalam mengurus rakyat akan dicopot.
"Yang bagus kita beri hadiah, kalau yang malas, ya jelas ada sanksi," kata Kartius.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Ketapang untuk tahun 2015, APBD-nya mencapai Rp189 miliar. Saya minta kepada Pj Bupati Ketapang untuk mengecek peruntukannya kemana. Jangan sampai peruntukannya tidak jelas," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ketapang, Senin.
Dia juga menyarankan kepada Pj Bupati Ketapang, Kartius, agar segera membuat tim, dan mengkonsultasikannya ke Mendagri melalui Gubernur, untuk membetulkan birokrasi di Kabupaten Ketapang.
Kaitan dengan pemilukada di kabupaten ketapang Cornelis meminta para camat-camat atau pegawai yang sibuk kampanye agar dipecat.
"Kalau sampai ada indikasi PNS yang ikut berkampanye, jangan segan-segan untuk mengajukan pemecatannya. Karena tidak ada aturan yang membenarkan kalau PNS boleh ikut berpolitik," tuturnya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, agar segera mendaftarkan diri dan memberikan suaranya pada Pilkada Ketapang nanti.
Ditempat yang sama, Penjabat Bupati Ketapang Kartius mengatakan sejauh ini kerjasama antara pembinaan tokoh adat, Camat, polisi dan Danramil sudah sangat baik di Kabupaten Ketapang. Dia menegaskan apabila ada camat yang malas-malasan dalam mengurus rakyat akan dicopot.
"Yang bagus kita beri hadiah, kalau yang malas, ya jelas ada sanksi," kata Kartius.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015