Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Penyampaian KUA-PPAS APBD 2016 oleh PJ Bupati Melawi, Hatta dalam Sidang Paripurna DPRD, Kamis diwarnai dengan sejumlah interupsi anggota dewan.
Legislator dari berbagai fraksi mempertanyakan soal kelanjutan APBD Perubahan yang belum juga jelas. Bahkan, ada anggota dewan yang meminta agar penyampaian KUA-PPAS ditunda dan membuka rapat khusus untuk membahas APBD Perubahan.
Belum lama sidang dimulai, anggota DPRD, Nur Ilham sudah menginterupsi pimpinan sidang. Ia mempertanyakan kelanjutan pembahasan APBD Perubahan yang sudah disahkan bersama antara DPRD dan Bupati, Agustus lalu.
"Mohon penjelasannya pimpinan, karena APBD Perubahan terdapat dana pilkada dan dana desa. Infonya belum ditandatangani oleh penjabat bupati. Kami sering mendapatkan pertanyaan dari kepala desa," katanya.
Interupsi pun kemudian berlanjut ke legislator PPP, Bujang Sapri. Ia bahkan meminta paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD 2016 ditunda dan dijadwalkan ulang.
"Saya mempersilakan Banggar untuk membahas ulang APBD Perubahan. Sehingga tidak ada agenda terselubung. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi," katanya.
Dari Fraksi Gerindra, Pose pun ikut menyampaikan interupsi yang isinya senada dengan kedua anggota dewan sebelumnya. Intinya mempertanyakan langsung APBD Perubahan ke Pj Bupati mengingat di dalam APBD Perubahan terdapat dua anggaran yang sangat penting bagi masyarakat Melawi.
Namun, Ketua DPRD, Abang Tajudin menyatakan tetap melanjutkan sidang paripurna penyampaian KUA PPAS karena memang sudah dijadwalkan. Pembahasan APBD Perubahan dilakukan dalam rapat internal dewan setelah paripurna berakhir.
"Sekarang APBD P sudah pada proses akhir. Memang ada dinamika karena memang ada yang perlu diperhitungkan dari tim anggaran dan Banggar. Kita juga memperhatikan saran dan evaluasi dari gubernur," katanya.
Terkait APBD P, Tajudin mengungkapkan sudah ada kesepakatan bersama Pj Bupati untuk menyelesaikannya dalam minggu ini. Sehingga dana desa serta dana pilkada yang berada di dalamnya bisa segera direalisasikan.
Penjabat Bupati, Hatta yang hadir langsung dalam paripurna DPRD untuk menyampaikan KUA PPAS APBD 2016 langsung menjawab interupsi dewan soal berlarut-larutnya penandatanganan APBD Perubahan yang sudah dievaluasi gubernur Kalbar.
"APBD P sudah kita terima beberapa minggu lalu. Sudah dibagi dan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Setelah dibahas, ternyata banyak hal yang saya tidak terima. Karena diluar dari kemampuan anggaran kita," katanya.
Hatta pun membantah tudingan dewan di sejumlah media yang menyebutkan ia mengulur-ngulur penandatangan APBD P. "Saya hanya ingin melihat isi APBD. Tak mungkin saya langsung main teken. Dari hasil evaluasi, banyak kegiatan yang harus saya kurangi, karena APBD Melawi defisit, tekor," ucapnya.
Kini, pembahasan APBD P ini sudah selesai dan telah ditandatangani oleh Hatta. APBD P inipun tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD. Hatta pun menegaskan dirinya juga berpikir soal kepentingan APBD P terutama dana desa dan dana pilkada yang berada di dalamnya.
"Saya hanya tidak mau Melawi menjadi defisit. Kita ini sudah tiga tahun Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keuangan kita sudah raport merah oleh BPKP," katanya.
Hatta mengatakan ia hanya ingin memperbaiki Melawi lebih bagus. Makanya anggara belanja mesti sesuai dengan kemampuan daerah. Dirinya mendukung pembangunan Melawi, namun tentu bila keuangan daerah cukup.
"Saya tak mau utang tahun ini, ditutup tahun depan. Bukan pemerintah yang menghambat, kita juga bukan yang membatalkan, tapi legislatif," katanya.
Dilanjutkan Hatta, saat ini APBD P sudah tak lagi ada masalah. Tinggal menunggu tandatangan dari DPRD. Seandainya DPRD menolak menandatangani APBD P, maka ia menyiapkan Perbup untuk menjalankan APBD P tersebut.
"Saya buat begini, biar tidak ada utang piutang," katanya. (Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Legislator dari berbagai fraksi mempertanyakan soal kelanjutan APBD Perubahan yang belum juga jelas. Bahkan, ada anggota dewan yang meminta agar penyampaian KUA-PPAS ditunda dan membuka rapat khusus untuk membahas APBD Perubahan.
Belum lama sidang dimulai, anggota DPRD, Nur Ilham sudah menginterupsi pimpinan sidang. Ia mempertanyakan kelanjutan pembahasan APBD Perubahan yang sudah disahkan bersama antara DPRD dan Bupati, Agustus lalu.
"Mohon penjelasannya pimpinan, karena APBD Perubahan terdapat dana pilkada dan dana desa. Infonya belum ditandatangani oleh penjabat bupati. Kami sering mendapatkan pertanyaan dari kepala desa," katanya.
Interupsi pun kemudian berlanjut ke legislator PPP, Bujang Sapri. Ia bahkan meminta paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD 2016 ditunda dan dijadwalkan ulang.
"Saya mempersilakan Banggar untuk membahas ulang APBD Perubahan. Sehingga tidak ada agenda terselubung. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi," katanya.
Dari Fraksi Gerindra, Pose pun ikut menyampaikan interupsi yang isinya senada dengan kedua anggota dewan sebelumnya. Intinya mempertanyakan langsung APBD Perubahan ke Pj Bupati mengingat di dalam APBD Perubahan terdapat dua anggaran yang sangat penting bagi masyarakat Melawi.
Namun, Ketua DPRD, Abang Tajudin menyatakan tetap melanjutkan sidang paripurna penyampaian KUA PPAS karena memang sudah dijadwalkan. Pembahasan APBD Perubahan dilakukan dalam rapat internal dewan setelah paripurna berakhir.
"Sekarang APBD P sudah pada proses akhir. Memang ada dinamika karena memang ada yang perlu diperhitungkan dari tim anggaran dan Banggar. Kita juga memperhatikan saran dan evaluasi dari gubernur," katanya.
Terkait APBD P, Tajudin mengungkapkan sudah ada kesepakatan bersama Pj Bupati untuk menyelesaikannya dalam minggu ini. Sehingga dana desa serta dana pilkada yang berada di dalamnya bisa segera direalisasikan.
Penjabat Bupati, Hatta yang hadir langsung dalam paripurna DPRD untuk menyampaikan KUA PPAS APBD 2016 langsung menjawab interupsi dewan soal berlarut-larutnya penandatanganan APBD Perubahan yang sudah dievaluasi gubernur Kalbar.
"APBD P sudah kita terima beberapa minggu lalu. Sudah dibagi dan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Setelah dibahas, ternyata banyak hal yang saya tidak terima. Karena diluar dari kemampuan anggaran kita," katanya.
Hatta pun membantah tudingan dewan di sejumlah media yang menyebutkan ia mengulur-ngulur penandatangan APBD P. "Saya hanya ingin melihat isi APBD. Tak mungkin saya langsung main teken. Dari hasil evaluasi, banyak kegiatan yang harus saya kurangi, karena APBD Melawi defisit, tekor," ucapnya.
Kini, pembahasan APBD P ini sudah selesai dan telah ditandatangani oleh Hatta. APBD P inipun tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD. Hatta pun menegaskan dirinya juga berpikir soal kepentingan APBD P terutama dana desa dan dana pilkada yang berada di dalamnya.
"Saya hanya tidak mau Melawi menjadi defisit. Kita ini sudah tiga tahun Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keuangan kita sudah raport merah oleh BPKP," katanya.
Hatta mengatakan ia hanya ingin memperbaiki Melawi lebih bagus. Makanya anggara belanja mesti sesuai dengan kemampuan daerah. Dirinya mendukung pembangunan Melawi, namun tentu bila keuangan daerah cukup.
"Saya tak mau utang tahun ini, ditutup tahun depan. Bukan pemerintah yang menghambat, kita juga bukan yang membatalkan, tapi legislatif," katanya.
Dilanjutkan Hatta, saat ini APBD P sudah tak lagi ada masalah. Tinggal menunggu tandatangan dari DPRD. Seandainya DPRD menolak menandatangani APBD P, maka ia menyiapkan Perbup untuk menjalankan APBD P tersebut.
"Saya buat begini, biar tidak ada utang piutang," katanya. (Ekos/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015