Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Mutasi besar-besaran dilakukan oleh Penjabat Bupati Melawi, Hatta dengan mengganti 17 kepala dinas serta 2 staf ahli yang digeser untuk menempati posisi baru.
Tak cuma dilevel eselon II, Hatta juga merombak posisi di eselon III dan IV sekaligus melantik 42 kepala sekolah baru.
Pelantikan para pejabat dan kepala sekolah ini sendiri dilakukan di Pendopo Bupati Melawi, Jumat.
Total ada 77 pejabat eselon II sampai eselon IV yang dimutasi. Dua SKPD dijabat Plt, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diisi oleh Deraup, serta Dinas Pendidikan yang dijabat Joko Wahyono.
Hatta dalam pelantikan menegaskan mutasi yang dia lakukan sudah atas persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
"Mutasi adalah hak bupati. Kalau saya tidak bisa memutasi, saya juga tidak bisa meneken APBD. Anggaran saja saya yang teken, apalagi rolling pegawai," katanya.
Hatta mempersilakan bagi PNS untuk menggugat dirinya bila ada kebijakan yang salah dan melanggar aturan. Tetapi sebagai aparatur yang baik, semestinya PNS patut dan taat terhadap pimpinan.
"Saya saja sebagai PNS sudah beberapa kali pindah. Mutasi ini adalah hal yang biasa. Saya tahu ada satu PNS yang menggugat, silakan saja," kata menegaskan.
Dikatakan Hatta, tidak ada pegawai yang memegang jabatan seumur hidup di satu tempat saja. Tentu juga harus siap untuk dimutasi ke tempat yang lain.
"Pejabat itu harus profesional karena ini adalah amanah dari pimpinan," katanya lagi.
Struktur kepala dinas baru yang telah dilantik Pj Bupati di antaranya Kepala Dinsosnakertrans dijabat Imansyah, Kadis PU Hinduansyah, Kepala Disdukcapil Sudiyanto, Kadis Kesehatan Yakop Tankin, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kusmahendri, Kepala DPPKAD Apelles Itang, Kepala Bappeda Priscilla, Asisten I Setda Melawi Jaya Sutardi, Kadisporabudpar Andri Suparto, Kepala BLH Marniyati, Kepala Dishutbun Abang Sukandar, Kadiskoperindag Nahru, Plh BPBD Marsidi, Kepala Distamben Ramdha Suhaimi serta staf ahli bupati yakni Makarius Horong dan Syafaruddin.
Di tengah-tengah pelaksanaan pelantikan pejabat dan kepala sekolah, sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya Forum Peduli Masyarakat Melawi melakukan aksi demonstrasi meminta pembatalan pelantikan oleh penjabat bupati.
"Pelantikan eselon hari ini harus dibatalkan karena sangat bertentangan. Yang pasti ada pelanggaran karena termuat dalam PP nomor 49 tahun 2008. Dimana Pj Bupati dilarang untuk melakukan mutasi," kata salah seorang pendemo.
Dengan pengawalan aparat, aksi demonstrasi yang berlangsung tertib ini tak mengganggu jalannya pelantikan. Masyarakat yang datang membawa berbagai macam tulisan dan poster serta meminta untuk bertemu langsung dengan pj bupati. (Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Tak cuma dilevel eselon II, Hatta juga merombak posisi di eselon III dan IV sekaligus melantik 42 kepala sekolah baru.
Pelantikan para pejabat dan kepala sekolah ini sendiri dilakukan di Pendopo Bupati Melawi, Jumat.
Total ada 77 pejabat eselon II sampai eselon IV yang dimutasi. Dua SKPD dijabat Plt, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diisi oleh Deraup, serta Dinas Pendidikan yang dijabat Joko Wahyono.
Hatta dalam pelantikan menegaskan mutasi yang dia lakukan sudah atas persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
"Mutasi adalah hak bupati. Kalau saya tidak bisa memutasi, saya juga tidak bisa meneken APBD. Anggaran saja saya yang teken, apalagi rolling pegawai," katanya.
Hatta mempersilakan bagi PNS untuk menggugat dirinya bila ada kebijakan yang salah dan melanggar aturan. Tetapi sebagai aparatur yang baik, semestinya PNS patut dan taat terhadap pimpinan.
"Saya saja sebagai PNS sudah beberapa kali pindah. Mutasi ini adalah hal yang biasa. Saya tahu ada satu PNS yang menggugat, silakan saja," kata menegaskan.
Dikatakan Hatta, tidak ada pegawai yang memegang jabatan seumur hidup di satu tempat saja. Tentu juga harus siap untuk dimutasi ke tempat yang lain.
"Pejabat itu harus profesional karena ini adalah amanah dari pimpinan," katanya lagi.
Struktur kepala dinas baru yang telah dilantik Pj Bupati di antaranya Kepala Dinsosnakertrans dijabat Imansyah, Kadis PU Hinduansyah, Kepala Disdukcapil Sudiyanto, Kadis Kesehatan Yakop Tankin, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kusmahendri, Kepala DPPKAD Apelles Itang, Kepala Bappeda Priscilla, Asisten I Setda Melawi Jaya Sutardi, Kadisporabudpar Andri Suparto, Kepala BLH Marniyati, Kepala Dishutbun Abang Sukandar, Kadiskoperindag Nahru, Plh BPBD Marsidi, Kepala Distamben Ramdha Suhaimi serta staf ahli bupati yakni Makarius Horong dan Syafaruddin.
Di tengah-tengah pelaksanaan pelantikan pejabat dan kepala sekolah, sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya Forum Peduli Masyarakat Melawi melakukan aksi demonstrasi meminta pembatalan pelantikan oleh penjabat bupati.
"Pelantikan eselon hari ini harus dibatalkan karena sangat bertentangan. Yang pasti ada pelanggaran karena termuat dalam PP nomor 49 tahun 2008. Dimana Pj Bupati dilarang untuk melakukan mutasi," kata salah seorang pendemo.
Dengan pengawalan aparat, aksi demonstrasi yang berlangsung tertib ini tak mengganggu jalannya pelantikan. Masyarakat yang datang membawa berbagai macam tulisan dan poster serta meminta untuk bertemu langsung dengan pj bupati. (Ekos/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015