Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto mengajak bawahannya untuk hidup jujur, dengan tidak menerima dalam bentuk apapun yang sifatnya menyogok atau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
"Kesejahteraan seorang polisi sudah cukup dengan mengandalkan gajinya yang dibayar oleh negara untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang macam-macam," kata Arief Sulistyanto saat menyampaikan paparan analisa dan evaluasi kinerja bulanan, di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan, bahkan anggaran untuk beberapa penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian khusus, seperti premanisme, yang juga sudah dianggarkan.
"Saya selama menjabat di Kalbar, tidak menerima apa-apa, semuanya sudah cukup dengan gaji dan tunjangan yang saya terima," ungkapnya.
Arief menambahkan, seorang kapolsek saja mempunyai tunjangan hingga sebesar Rp100 juta/bulan. Uang tunjangan tersebut diberikan untuk menunjang tugas polisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.
Nemun, menurut dia, semua hal tersebut harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Semua anggarannya sudah ada, bahkan untuk merawat kantor juga ada, sehingga jangan sampai ada kantor polisi yang kumuh lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar meminta semua proyek pembangunan infrastruktur di jajaran Polda Kalbar harus dikelola secara transparan.
Seperti pembangunan dermaga Polair Polda Kalbar. "Saya minta proyek itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan pengerjaannya juga harus bagus, bukan asal-asalan," ujarnya.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kesejahteraan seorang polisi sudah cukup dengan mengandalkan gajinya yang dibayar oleh negara untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang macam-macam," kata Arief Sulistyanto saat menyampaikan paparan analisa dan evaluasi kinerja bulanan, di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan, bahkan anggaran untuk beberapa penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian khusus, seperti premanisme, yang juga sudah dianggarkan.
"Saya selama menjabat di Kalbar, tidak menerima apa-apa, semuanya sudah cukup dengan gaji dan tunjangan yang saya terima," ungkapnya.
Arief menambahkan, seorang kapolsek saja mempunyai tunjangan hingga sebesar Rp100 juta/bulan. Uang tunjangan tersebut diberikan untuk menunjang tugas polisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.
Nemun, menurut dia, semua hal tersebut harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Semua anggarannya sudah ada, bahkan untuk merawat kantor juga ada, sehingga jangan sampai ada kantor polisi yang kumuh lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar meminta semua proyek pembangunan infrastruktur di jajaran Polda Kalbar harus dikelola secara transparan.
Seperti pembangunan dermaga Polair Polda Kalbar. "Saya minta proyek itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan pengerjaannya juga harus bagus, bukan asal-asalan," ujarnya.
(U.A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015