Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan penjabat bupati yang ditugaskan oleh gubernur agar tidak terbawa arus politik dalam penggantian kepala dinas.
"Dalam hal ini saya bukannya mau mencampuri urusan pemerintah daerah, namun ada baiknya jika seorang penjabat yang diberikan wewenang untuk memimpin daerah, apa lagi statusnya masih PNS jangan sampai terlibat dalam agenda politik yang terjadi di daerah tempatnya ditugaskan," kata Syarif di Pontianak, Minggu.
Dia mencontohkan, beberapa penggantian kepala dinas yang dilakukan di Ketapang dan Kapuas Hulu belum lama ini disinyalir sarat unsur politik dimana beberapa kepala dinas yang dinilai pro terhadap mantan bupati lama dicopot.
"Saat dibuatnya regulasi tentang UU Pilkada Serentak, saya kebetulan saat itu berada di Komisi II dan terlibat dalam pembuatannya. Memang disinyalir akan terjadi penempatan penjabat bupati yang mengisi kekosongan antarwaktu, dimana saat itu diharapkan penjabat bupati yang ditugaskan tidak mengambil kebijakan strategis," tuturnya.
Namun, kata Syarif, setelah UU itu disahkan tidak dituangkan secara tertulis tentang kewenangan yang diberikan penjabat bupati atau wali kota itu.
"Diharapkan permasalahan seperti ini bisa menjadi masukan ke depan karena harus diakui, UU pilkada serentak itu memang masih banyak kekurangan dan banyak yang harus direvisi," tuturnya.
Kedepan, dia berharap ada penetapan wewenang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penjabat bupati saat diberikan kewenangan untuk pemimpin antarwaktu suatu daerah.
Dia tidak ingin, ada komoditas politik dalam penempatan kepala daerah tersebut.
"Apa lagi penjabat Bupati yang ditugaskan itu kan adalah PNS yang masih melekat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya tidak boleh berpolitik. Jadi, sekali lagi saya sarankan, agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugas saja. Jangan terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Dalam hal ini saya bukannya mau mencampuri urusan pemerintah daerah, namun ada baiknya jika seorang penjabat yang diberikan wewenang untuk memimpin daerah, apa lagi statusnya masih PNS jangan sampai terlibat dalam agenda politik yang terjadi di daerah tempatnya ditugaskan," kata Syarif di Pontianak, Minggu.
Dia mencontohkan, beberapa penggantian kepala dinas yang dilakukan di Ketapang dan Kapuas Hulu belum lama ini disinyalir sarat unsur politik dimana beberapa kepala dinas yang dinilai pro terhadap mantan bupati lama dicopot.
"Saat dibuatnya regulasi tentang UU Pilkada Serentak, saya kebetulan saat itu berada di Komisi II dan terlibat dalam pembuatannya. Memang disinyalir akan terjadi penempatan penjabat bupati yang mengisi kekosongan antarwaktu, dimana saat itu diharapkan penjabat bupati yang ditugaskan tidak mengambil kebijakan strategis," tuturnya.
Namun, kata Syarif, setelah UU itu disahkan tidak dituangkan secara tertulis tentang kewenangan yang diberikan penjabat bupati atau wali kota itu.
"Diharapkan permasalahan seperti ini bisa menjadi masukan ke depan karena harus diakui, UU pilkada serentak itu memang masih banyak kekurangan dan banyak yang harus direvisi," tuturnya.
Kedepan, dia berharap ada penetapan wewenang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penjabat bupati saat diberikan kewenangan untuk pemimpin antarwaktu suatu daerah.
Dia tidak ingin, ada komoditas politik dalam penempatan kepala daerah tersebut.
"Apa lagi penjabat Bupati yang ditugaskan itu kan adalah PNS yang masih melekat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya tidak boleh berpolitik. Jadi, sekali lagi saya sarankan, agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugas saja. Jangan terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015