Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi menjadi bahan pertimbangan untuk merombak susunan Kabinet Kerja.
"Itu hanya sebagian kecil, saya kira bukan hanya ini. Ini tentu menjadi bagian daripada penilaian umum, tetapi tidak jadi bagian utama suatu kalau bicara tentang 'reshuffle'," kata Wapres Kalla usai menyaksikan penyerahan laporan evaluasi kinerja di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres, ukuran suatu menteri digeser dari susunan Kabinet bukan hanya berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja kementeriannya.
Wapres mengatakan kinerja yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja seluruh kementerian cukup baik dengan nilai rata-rata 65 atau masuk dalam predikat B.
"Cukup baik, karena persoalannya semakin tinggi, katakanlah anggaran semakin tinggi dan bebannya semakin rumit. Yang penting ada kenaikannya, karena angka-angka itu dilihat tahun per tahun," kata Wapres.
Dari 86 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang mendapat penilaian tercatat 22 di antaranya mendapat predikat CC (cukup), 39 mendapat predikat B (baik), 21 mendapat B (sangat baik), dan hanya empat memperoleh predikat A.
Sejumlah kementerian yang mendapat nilai paling buruk adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Kementerian PAN dan RB, dengan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak 1999 mendorong upaya penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintahan.
Namun, evaluasi secara rutin baru dilakukan oleh Kementerian tersebut pada 2010.
Kementerian PAN dan RB mengklaim hasil evaluasi tersebut semakin baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya.
Dalam penyerahan Laporan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.
Selain itu hadir pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.
(F013/Yuniardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Itu hanya sebagian kecil, saya kira bukan hanya ini. Ini tentu menjadi bagian daripada penilaian umum, tetapi tidak jadi bagian utama suatu kalau bicara tentang 'reshuffle'," kata Wapres Kalla usai menyaksikan penyerahan laporan evaluasi kinerja di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres, ukuran suatu menteri digeser dari susunan Kabinet bukan hanya berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja kementeriannya.
Wapres mengatakan kinerja yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja seluruh kementerian cukup baik dengan nilai rata-rata 65 atau masuk dalam predikat B.
"Cukup baik, karena persoalannya semakin tinggi, katakanlah anggaran semakin tinggi dan bebannya semakin rumit. Yang penting ada kenaikannya, karena angka-angka itu dilihat tahun per tahun," kata Wapres.
Dari 86 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang mendapat penilaian tercatat 22 di antaranya mendapat predikat CC (cukup), 39 mendapat predikat B (baik), 21 mendapat B (sangat baik), dan hanya empat memperoleh predikat A.
Sejumlah kementerian yang mendapat nilai paling buruk adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Kementerian PAN dan RB, dengan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak 1999 mendorong upaya penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintahan.
Namun, evaluasi secara rutin baru dilakukan oleh Kementerian tersebut pada 2010.
Kementerian PAN dan RB mengklaim hasil evaluasi tersebut semakin baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya.
Dalam penyerahan Laporan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.
Selain itu hadir pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.
(F013/Yuniardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015