Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga perawat dengan berencana membentuk lembaga sertifikat khusus untuk perawat yang akan bekerja ke luar negeri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyelenggarakan rapat dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Selasa.
"Tentu harus ada suatu pengakuan internasional yang harus kita selesaikan, bahwa kita (Indonesia) akan mengirimkan tenaga perawat dan 'care giver' ke luar negeri setelah mendapatkan tambahan kualitas sesuai kebutuhan negara tujuan," kata Menkes Nila di Kantor Wapres Jakarta.
Dia mengatakan selama ini banyak negara sahabat menginginkan tenaga perawat dan 'care giver' (pengasuh lansia) dari Indonesia untuk bekerja di sana.
"Sebenarnya banyak negara yang meminta tenaga perawat kita, seperti Amerika Serikat dan Qatar. Kalau yang sudah menjalin kerja sama itu dengan Jepang," tambahnya.
Sementara itu, Nusron mengatakan jumlah tenaga perawat dan 'care giver' di Indonesia berlebih, sehingga tidak akan menjadi masalah jika Pemerintah mengirimkan tenaga tersebut ke luar negeri.
Namun, Nusron melanjutkan, persoalannya adalah terkait sertifikasi tenaga keperawatan yang belum dimiliki Pemerintah Indonesia.
"Kita perlu memperbaharui dan membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri, supaya ada lembaga di dalam negeri untuk mengeluarkan sertifikasi," jelas Nusron.
Selama ini, tenaga perawat dan pengasuh Indonesia harus mengambil kelas sertifikasi ke Filipina supaya memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.
Jika mereka gagal mendapatkan sertifikasi di Filipina, maka yang terjadi adalah banyaknya tenaga kerja Indonesia bekerja secara ilegal di negeri orang.
"Selama ini mereka harus ke Filipina, tinggal di sana selama 4-6 bulan untuk pendidikan sertifikasi. Banyak yang tidak lulus, sehingga karena sudah terlanjur keluar biaya dan malu, maka mereka 'stay' di sana bekerja di tempat yang tidak sesuai," ujarnya. (T.F013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyelenggarakan rapat dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Selasa.
"Tentu harus ada suatu pengakuan internasional yang harus kita selesaikan, bahwa kita (Indonesia) akan mengirimkan tenaga perawat dan 'care giver' ke luar negeri setelah mendapatkan tambahan kualitas sesuai kebutuhan negara tujuan," kata Menkes Nila di Kantor Wapres Jakarta.
Dia mengatakan selama ini banyak negara sahabat menginginkan tenaga perawat dan 'care giver' (pengasuh lansia) dari Indonesia untuk bekerja di sana.
"Sebenarnya banyak negara yang meminta tenaga perawat kita, seperti Amerika Serikat dan Qatar. Kalau yang sudah menjalin kerja sama itu dengan Jepang," tambahnya.
Sementara itu, Nusron mengatakan jumlah tenaga perawat dan 'care giver' di Indonesia berlebih, sehingga tidak akan menjadi masalah jika Pemerintah mengirimkan tenaga tersebut ke luar negeri.
Namun, Nusron melanjutkan, persoalannya adalah terkait sertifikasi tenaga keperawatan yang belum dimiliki Pemerintah Indonesia.
"Kita perlu memperbaharui dan membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri, supaya ada lembaga di dalam negeri untuk mengeluarkan sertifikasi," jelas Nusron.
Selama ini, tenaga perawat dan pengasuh Indonesia harus mengambil kelas sertifikasi ke Filipina supaya memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.
Jika mereka gagal mendapatkan sertifikasi di Filipina, maka yang terjadi adalah banyaknya tenaga kerja Indonesia bekerja secara ilegal di negeri orang.
"Selama ini mereka harus ke Filipina, tinggal di sana selama 4-6 bulan untuk pendidikan sertifikasi. Banyak yang tidak lulus, sehingga karena sudah terlanjur keluar biaya dan malu, maka mereka 'stay' di sana bekerja di tempat yang tidak sesuai," ujarnya. (T.F013)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016