Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengharapkan adanya kerja sama yang baik dari setiap perusahaan perkebunan yang ada di provinsi tersebut untuk mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan.
"Untuk mengantisipasi pembakaran lahan, sejauh ini kita terkendala kepada anggaran. Dalam artian bukan kita tidak memiliki anggaran, tetapi untuk menggunakan anggaran itu kita terbentur pada peraturan yang berlaku," kata Christiandy di Pontianak, Rabu.
Dia mencontohkan, pada saat menghadapi pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar pada tahun 2015, saat akan menggunakan dana tanggap darurat, pemprov Kalbar tidak bisa melakukannya, karena terbentur aturan.
"Terkait hal itu, saya mengharapkan semua perusahaan swasta, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan untuk berpartisipasi dan sinergi dengan pihak lainnya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan," tuturnya.
Meski demikian, lanjutnya, pada saat bencana kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kalimantan barat pada tahun 2015 yang lalu telah dapat teratasi dan ditanggulangi dengan baik. Hal itu bisa terjadi berkat kerja sama yang sinergis oleh semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB serta para pemegang izin usaha di bidang perkebunan dan kehutanan.
"Keberhasilan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk dapat ditingkatkan dan dilakukan lebih baik lagi pada tahun 2016," katanya.
Dia menjelaskan, bahwa tim patroli terpadu pencegahan Karhutla yang terdiri dari enam orang dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Polhut/Sporc/PPNS, pesa/tokoh masyarakat/MPA, dan LSM/media yang akan melakukan patroli terutama di desa-desa yang rawan Karhutla. Tim tersebut akan dilengkapi dengan sepeda motor, peralatan pemadaman dini, peralatan navigasi dan bahan sosialisasi.
Tim juga tidak hanya melakukan pengecekan hotspot dan pemadaman dini tetapi juga melakukan sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat.
Dilaksanakannya kegiatan patroli terpadu pencegahan Karhutla, merupakan tindak lanjut dari arahan presiden RI pada Rakornas pencegahan Karhutla pada 18 Januari di Istana Negara, yang mengarahkan perlunya peningkatan upaya pencegahan Karhutla, melalui pencegahan dini, penghargaan dan sanksi, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan dan sinergitas pusat dan daerah.
"Untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan pemerintah Provinsi Kalbar melaksanakan kegiatan patroli tersebut, guna mewujudkan kehadiran pemerintah di tingkat tapak dan deteksi dini terjadinya Karhutla sehingga diharapkan kejadian kebakaran dapat ditangani sedini mungkin," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Untuk mengantisipasi pembakaran lahan, sejauh ini kita terkendala kepada anggaran. Dalam artian bukan kita tidak memiliki anggaran, tetapi untuk menggunakan anggaran itu kita terbentur pada peraturan yang berlaku," kata Christiandy di Pontianak, Rabu.
Dia mencontohkan, pada saat menghadapi pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar pada tahun 2015, saat akan menggunakan dana tanggap darurat, pemprov Kalbar tidak bisa melakukannya, karena terbentur aturan.
"Terkait hal itu, saya mengharapkan semua perusahaan swasta, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan untuk berpartisipasi dan sinergi dengan pihak lainnya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan," tuturnya.
Meski demikian, lanjutnya, pada saat bencana kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kalimantan barat pada tahun 2015 yang lalu telah dapat teratasi dan ditanggulangi dengan baik. Hal itu bisa terjadi berkat kerja sama yang sinergis oleh semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB serta para pemegang izin usaha di bidang perkebunan dan kehutanan.
"Keberhasilan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk dapat ditingkatkan dan dilakukan lebih baik lagi pada tahun 2016," katanya.
Dia menjelaskan, bahwa tim patroli terpadu pencegahan Karhutla yang terdiri dari enam orang dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Polhut/Sporc/PPNS, pesa/tokoh masyarakat/MPA, dan LSM/media yang akan melakukan patroli terutama di desa-desa yang rawan Karhutla. Tim tersebut akan dilengkapi dengan sepeda motor, peralatan pemadaman dini, peralatan navigasi dan bahan sosialisasi.
Tim juga tidak hanya melakukan pengecekan hotspot dan pemadaman dini tetapi juga melakukan sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat.
Dilaksanakannya kegiatan patroli terpadu pencegahan Karhutla, merupakan tindak lanjut dari arahan presiden RI pada Rakornas pencegahan Karhutla pada 18 Januari di Istana Negara, yang mengarahkan perlunya peningkatan upaya pencegahan Karhutla, melalui pencegahan dini, penghargaan dan sanksi, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan dan sinergitas pusat dan daerah.
"Untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan pemerintah Provinsi Kalbar melaksanakan kegiatan patroli tersebut, guna mewujudkan kehadiran pemerintah di tingkat tapak dan deteksi dini terjadinya Karhutla sehingga diharapkan kejadian kebakaran dapat ditangani sedini mungkin," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016