Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Di tengah belum ada kepastian pengangkatan honorer K2, ternyata ada oknum yang mengatasnamakan kepala BKD Melawi yang menjanjikan pengangkatan menjadi pegawai negeri.
Oknum tersebut meminta sejumlah uang tertentu untuk memuluskan pengangkatan tersebut.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BKD Melawi, Paulus yang menerima laporan tersebut dari sejumlah honorer K2.
"Saat ini banyak tipu-tipu dari oknum tertentu yang menjanjikan bisa mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Penipu ini menelpon para tenaga honorer dan mengaku dirinya sebagai Kepala BKD," kata Paulus saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.
Penipu kemudian meminta sejumlah uang ke para honorer K2 dan meminta honorer menyiapkan pemberkasan di BKD. Menurut Paulus, penipuan tersebut barulah disadari setelah tenaga honor daerah ini datang ke BKD menghadapnya.
"Ada yang datang nangis-nangis ke saya. Karena sudah dimintai uang dimana penipu mengatasnamakan kepala BKD. Yang sudah setor setahu saya ada dua, mereka setor Rp7 juta. Penipu ini malah awalnya minta Rp25 juta. Tapi karena honorer itu adanya Rp7 juta, itu yang ditransfer," katanya.
Penipuan mencatut kepala BKD ini, papar Paulus sebenarnya tidak hanya menyasar pada dua orang ini saja. Namun juga kepada sejumlah tenaga honorer K2 lainnya. Hanya mereka belum mentransfer uang karena cepat mengklarifikasikannya ke BKD Melawi.
"Makanya jangan ada yang coba-coba menerima atau mengangkat telepon dari oknum yang tak jelas. Apalagi ini sudah mengatasnamakan pejabat. Padahal dari nomor rekeningnya sudah jelas dari Jakarta, bukan disini. Yang menjadi korban ini tenaga honor di sekolah," lanjutnya.
Paulus mengatakan, untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS juga sampai kini belum jelas kepastiannya. Pasca-demonstrasi honorer K2 di Jakarta beberapa waktu lalu juga belum diketahui apa hasilnya.
"Saat pertemuan di Surabaya, Kepala BKN juga belum memberikan putusan soal honorer K2. Jadi kita tunggu saja, lihat instruksi dari pusat," katanya.
Menpan, kata Paulus sudah menegaskan melalui surat edaran bahwa hingga kini belum ada kepastian satu instansi pun akan melakukan pengadaan CPNS pada tahun 2016. Termasuk soal jadwal penerimaan CPNS yang beredar di media online atau media sosial juga tak benar.
"Kalau ada berita di medsos, itu hoax semua. Bila nantinya sudah ada keputusan, tentunya ada surat dari Menpan kepada pejabat pembinaan kepegawaian di daerah," katanya menjelaskan.
Menurut Paulus, setiap daerah termasuk Melawi sudah mengusulkan penerimaan pegawai negeri melalui program e-formasi. Program ini berisi analisis kebutuhan pegawai di suatu instansi atau daerah. Analisis dilakukan berdasarkan kebutuhan dan penempatan. Berapa pegawai yang akan diletak dan apa formasinya.
"Nah, sampai sekarang belum ada info penerimaan CPNS untuk Melawi. Kalau ada pembukaan, Menpan akan memberikan kuota berdasarkan e-formasi tersebut," katanya.
(Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016