Pontianak (Antara Kalbar) - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat akan memaksimalkan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh warga daerah itu yang berhak menerimanya.
"Sampai tahun 2016 ini, masih ada sekitar 30 kecamatan di Kalbar yang belum tersentuh PKH sehingga akan kita maksimalkan kembali dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar seluruh kecamatan yang ada bisa mendapatkan program ini," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Barat Junaidi di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan,belum tersalurkannya secara merata PKH itu karena memang alokasi dana di Kementerian Sosial terbatas.
"Untuk itu, kami berharap Kementerian Sosial bisa memberikannya merata di seluruh Kalbar," tuturnya.
Menurut Junaidi, PKH itu menggunakan dana dari APBN. Setiap keluarga mendapatkan bantuan tetap berupa dana segar dan langsung ke rekening penerima sebesar Rp500.000 per tahun.
Jika memiliki satu anak yang duduk di bangku SD mendapat tambahan sebesar Rp450.000 per tahun, satu anak SMP Rp750.000 per tahun, ibu hamil atau nifas dan menyusui Rp1 juta, serta satu anak SMA Rp1 juta.
Adapun siswa yang menerima bantuan dalam PKH juga terus dipantau. Tingkat kehadiran di sekolah minimal 80 persen.
"Jika tidak, mereka terkena pinalti. Begitu pula ibu hamil, harus memeriksakan diri ke puskesmas secara rutin, dan terdapat beberapa ketentuan lainnya," katanya.
Asumsinya, lanjut Junaidi, untuk satu keluarga dengan dua anak. Bantuan melalui PKH itu berkisar Rp950.000 sampai Rp3.700.000 per tahun.
Junaidi menambahkan tidak meratanya penyaluran bantuan dalam PKH itu menjadi masalah bagi Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Mereka menjadi sasaran pertanyaan masyarakat yang belum mendapatkannya. Dinsos pun mengalami kesulitan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat.
"Kami dari provinsi ini agak susah menjelaskan kepada masyarakat mengapa mereka belum mendapatkannya. Padahal berdasarkan kriteria dan hasil pendataan seharusnya layak untuk memperolehnya," katanya.
(KR-RDO/A039)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Sampai tahun 2016 ini, masih ada sekitar 30 kecamatan di Kalbar yang belum tersentuh PKH sehingga akan kita maksimalkan kembali dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar seluruh kecamatan yang ada bisa mendapatkan program ini," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Barat Junaidi di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan,belum tersalurkannya secara merata PKH itu karena memang alokasi dana di Kementerian Sosial terbatas.
"Untuk itu, kami berharap Kementerian Sosial bisa memberikannya merata di seluruh Kalbar," tuturnya.
Menurut Junaidi, PKH itu menggunakan dana dari APBN. Setiap keluarga mendapatkan bantuan tetap berupa dana segar dan langsung ke rekening penerima sebesar Rp500.000 per tahun.
Jika memiliki satu anak yang duduk di bangku SD mendapat tambahan sebesar Rp450.000 per tahun, satu anak SMP Rp750.000 per tahun, ibu hamil atau nifas dan menyusui Rp1 juta, serta satu anak SMA Rp1 juta.
Adapun siswa yang menerima bantuan dalam PKH juga terus dipantau. Tingkat kehadiran di sekolah minimal 80 persen.
"Jika tidak, mereka terkena pinalti. Begitu pula ibu hamil, harus memeriksakan diri ke puskesmas secara rutin, dan terdapat beberapa ketentuan lainnya," katanya.
Asumsinya, lanjut Junaidi, untuk satu keluarga dengan dua anak. Bantuan melalui PKH itu berkisar Rp950.000 sampai Rp3.700.000 per tahun.
Junaidi menambahkan tidak meratanya penyaluran bantuan dalam PKH itu menjadi masalah bagi Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Mereka menjadi sasaran pertanyaan masyarakat yang belum mendapatkannya. Dinsos pun mengalami kesulitan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat.
"Kami dari provinsi ini agak susah menjelaskan kepada masyarakat mengapa mereka belum mendapatkannya. Padahal berdasarkan kriteria dan hasil pendataan seharusnya layak untuk memperolehnya," katanya.
(KR-RDO/A039)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016