Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta kepada pemerintah pusat menanggung pembiayaan Komisi Pemilihan Umum menyusul besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Bayangkan saja, untuk melaksanakan pilkada serentak kita harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, maupun dana sharing pemerintah provinsi. Untuk itu kita harapkan Mendagri bisa menampung usulan ini dan membahasnya di internal pemerintah pusat," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Cornelis menjelaskan KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penting dalam penyelenggaraan pilkada dimana selama ini kedua lembaga tersebut merupakan lembaga independen, namun untuk berbagai pembiayaan pilkada selama ini masih menggunakan anggaran dari APBD.
"Kalau bisa ini menggunakan anggaran dari APBN saja, agar tidak membebankan keuangan daerah," tuturnya.
Menurutnya, untuk pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur, Bupati (Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau) dan Kota Pontianak pada tahun 2019 mendatang, dimana mulai tahun 2017 kita sudah menganggarkan biaya untuk pelaksanaannya.
"Kemarin kita sudah bertemu dengan KPU dan mereka sudah minta disiapkan anggaran Rp300 miliar lebih dan ini tentu anggaran yang cukup besar," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, sampai sejauh ini, untuk anggaran pelaksanaan pilkada memang masih menjadi tanggungan pemerintah daerah.
"Jika harus ditanggung oleh pemerintah pusat tentu masih sulit dilakukan, namun dalam porsi anggarannya kan bisa diatur. Makanya pemerintah daerah diminta untuk menyisihkan anggaran jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada dimulai, agar tidak terlalu membebankan APBD," katanya.
Yang jelas, lanjutnya, pemerintah daerah harus jeli melakukan penganggaran, jangan sampai biaya pilkada malah justru akan mengganggu anggaran pembangunan dan kebutuhan pokok daerah lainnya.***2***
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Bayangkan saja, untuk melaksanakan pilkada serentak kita harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, maupun dana sharing pemerintah provinsi. Untuk itu kita harapkan Mendagri bisa menampung usulan ini dan membahasnya di internal pemerintah pusat," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Cornelis menjelaskan KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penting dalam penyelenggaraan pilkada dimana selama ini kedua lembaga tersebut merupakan lembaga independen, namun untuk berbagai pembiayaan pilkada selama ini masih menggunakan anggaran dari APBD.
"Kalau bisa ini menggunakan anggaran dari APBN saja, agar tidak membebankan keuangan daerah," tuturnya.
Menurutnya, untuk pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur, Bupati (Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau) dan Kota Pontianak pada tahun 2019 mendatang, dimana mulai tahun 2017 kita sudah menganggarkan biaya untuk pelaksanaannya.
"Kemarin kita sudah bertemu dengan KPU dan mereka sudah minta disiapkan anggaran Rp300 miliar lebih dan ini tentu anggaran yang cukup besar," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, sampai sejauh ini, untuk anggaran pelaksanaan pilkada memang masih menjadi tanggungan pemerintah daerah.
"Jika harus ditanggung oleh pemerintah pusat tentu masih sulit dilakukan, namun dalam porsi anggarannya kan bisa diatur. Makanya pemerintah daerah diminta untuk menyisihkan anggaran jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada dimulai, agar tidak terlalu membebankan APBD," katanya.
Yang jelas, lanjutnya, pemerintah daerah harus jeli melakukan penganggaran, jangan sampai biaya pilkada malah justru akan mengganggu anggaran pembangunan dan kebutuhan pokok daerah lainnya.***2***
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016