Sanggau (Antara Kalbar) - Bupati Sanggau Paolus Hadi menegaskan bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) hendaknya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan.
"Bantuan ini digunakan hanya untuk pendidikan dan kesehatan. Jangan digunakan untuk keperluan lainnya, jangan sampai begitu dapat bantuan, lalu berbondong-bondong ke pasar belanja," pinta Hadi saat launching pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pembayaran tahap satu program Keluarga Harapan (PKH).
Ditambahkan Hadi, program tersebut merupakan bagian dari prioritas kebijakan pemerintah Pusat dalam upaya strategi penanggulangan kemiskinan. "Untuk Kabupaten Sanggau sendiri nilai persentase kemiskinan hanya 4 persen dan merupakan nilai terendah. Contohnya, saya rasa tidak ada orang di Kabupaten Sanggau yang tidak makan," bebernya.
Hanya saja kata Hadi, yang menjadi masalah di Kabupaten Sanggau yakni miskin infrastruktur, sehingga mahal untuk ongkos transportasi. "Tapi kita berharap kedepan adalah standarisasi kemiskinan itu sendiri," timpalnya.
Sekretaris Dinas Sosnakertran Ade Sarbini mengatakan, PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun untuk Kabupaten Sanggau sendiri dimulai pada tahun 2014. Program ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
"Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin, sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini," ujarnya.
Pada tahun 2016 tahap I ini, ada sebanyak 8.102 orang peserta KKS di Kabupaten Sanggau, terbagi di 12 kecamatan dan masih diusulkan. Sementara, untuk 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Entikong, Mukok dan Parindu masih diusulkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Bantuan ini digunakan hanya untuk pendidikan dan kesehatan. Jangan digunakan untuk keperluan lainnya, jangan sampai begitu dapat bantuan, lalu berbondong-bondong ke pasar belanja," pinta Hadi saat launching pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pembayaran tahap satu program Keluarga Harapan (PKH).
Ditambahkan Hadi, program tersebut merupakan bagian dari prioritas kebijakan pemerintah Pusat dalam upaya strategi penanggulangan kemiskinan. "Untuk Kabupaten Sanggau sendiri nilai persentase kemiskinan hanya 4 persen dan merupakan nilai terendah. Contohnya, saya rasa tidak ada orang di Kabupaten Sanggau yang tidak makan," bebernya.
Hanya saja kata Hadi, yang menjadi masalah di Kabupaten Sanggau yakni miskin infrastruktur, sehingga mahal untuk ongkos transportasi. "Tapi kita berharap kedepan adalah standarisasi kemiskinan itu sendiri," timpalnya.
Sekretaris Dinas Sosnakertran Ade Sarbini mengatakan, PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun untuk Kabupaten Sanggau sendiri dimulai pada tahun 2014. Program ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
"Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin, sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini," ujarnya.
Pada tahun 2016 tahap I ini, ada sebanyak 8.102 orang peserta KKS di Kabupaten Sanggau, terbagi di 12 kecamatan dan masih diusulkan. Sementara, untuk 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Entikong, Mukok dan Parindu masih diusulkan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016