Putussibau (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu, Roni Januardi mengungkapkan bahwa pihaknya masih kesulitan dalam melakukan pendataan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) hingga ke tingkat desa di wilayah itu.
Pemicunya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dihadapkan beberapa kendala seperti belum menjangkau tingkat desa serta insentif yang sangat minim sementara kondisi geografis Kapuas Hulu sangat luas.
"Saat ini baru terkumpul data penerima PBID sekitar 4.000 jiwa sementara kami ditarget harus 10.000 jiwa terkumpul, namun pada bulan Mei ini kami akan setor data tersebut kepada BPJS," kata Roni usai membuka bimbingan dan pembinaan TKSK di aula Bank Kalbar, Kamis.
Dijelaskan Roni, insentif mereka jauh dari kesejahteraan, yakni sekitar Rp900 ribu yang dibayar tiga bulan sekali. "Saya prihatin dengan kondisi TKSK ini karena pekerjaan mereka berat karena turun langsung kelapangan. Belum lagi daerah yang harus dimintai data tersebut sulit dan terbatas, terkadang mereka mengeluarkan dana pribadi, oleh sebab itu kami minta Pemerintah Pusat memperhatikan kondisi ini," pintanya.
Sementara itu Jayadi, TKSK Kecamatan Mentebah mengaku mengeluh dalam pengambilan data dilapangan karena saat ia mengambil data tersebut biasanya dari desa tidak siap. Jayadi mengaku dirinya bersama TKSK lainnya hanya mendapatkan upah sebesar Rp900 ribu dari pemerintah. "Dari tahun 2009 gaji kami hanya segitu," kata Jayadi.
Hal serupa juga diungkapkan Ambrog, TKSK Kecamatan Puring Kencana. Ia mengungkapkan, sulitnya mendata bagi masyarakat yang menerima dana Jamkesda karena jarak antara desa satu dengan yang lainnya jauh dan susah dijangkau.
"Saya terkendala transportasi dan komunikasi karena memang jarak desa satu kedesa lain cukup jauh, karena kami petugas sukarela apapun yang diberi pemerintah mau tidak mau kami terima, tetapi besar harapan kami TKSK dapat diperhatikan oleh Pemerintah, karena kami ujung tombak dalam penyaji data untuk mensukseskan program Pemerintah dari pusat hingga ke daerah," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Pemicunya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dihadapkan beberapa kendala seperti belum menjangkau tingkat desa serta insentif yang sangat minim sementara kondisi geografis Kapuas Hulu sangat luas.
"Saat ini baru terkumpul data penerima PBID sekitar 4.000 jiwa sementara kami ditarget harus 10.000 jiwa terkumpul, namun pada bulan Mei ini kami akan setor data tersebut kepada BPJS," kata Roni usai membuka bimbingan dan pembinaan TKSK di aula Bank Kalbar, Kamis.
Dijelaskan Roni, insentif mereka jauh dari kesejahteraan, yakni sekitar Rp900 ribu yang dibayar tiga bulan sekali. "Saya prihatin dengan kondisi TKSK ini karena pekerjaan mereka berat karena turun langsung kelapangan. Belum lagi daerah yang harus dimintai data tersebut sulit dan terbatas, terkadang mereka mengeluarkan dana pribadi, oleh sebab itu kami minta Pemerintah Pusat memperhatikan kondisi ini," pintanya.
Sementara itu Jayadi, TKSK Kecamatan Mentebah mengaku mengeluh dalam pengambilan data dilapangan karena saat ia mengambil data tersebut biasanya dari desa tidak siap. Jayadi mengaku dirinya bersama TKSK lainnya hanya mendapatkan upah sebesar Rp900 ribu dari pemerintah. "Dari tahun 2009 gaji kami hanya segitu," kata Jayadi.
Hal serupa juga diungkapkan Ambrog, TKSK Kecamatan Puring Kencana. Ia mengungkapkan, sulitnya mendata bagi masyarakat yang menerima dana Jamkesda karena jarak antara desa satu dengan yang lainnya jauh dan susah dijangkau.
"Saya terkendala transportasi dan komunikasi karena memang jarak desa satu kedesa lain cukup jauh, karena kami petugas sukarela apapun yang diberi pemerintah mau tidak mau kami terima, tetapi besar harapan kami TKSK dapat diperhatikan oleh Pemerintah, karena kami ujung tombak dalam penyaji data untuk mensukseskan program Pemerintah dari pusat hingga ke daerah," ujar dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016