Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Bupati Melawi, Panji menyerahkan Perbup Penjabaran APBD kepada Kepala SKPD di kantor bupati di Nanga Pinoh, Selasa.
Penyerahan Penjabaran APBD menjadi awal untuk memulai penggunaan anggaran di setiap SKPD.
Bupati Melawi, Panji dalam penyerahan tersebut menyampaikan permohonan maaf terkait keterlambatan APBD yang berdampak pada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi SKPD di jajaran Pemkab Melawi yang masih tetap mau menjalankan berbagai program kegiatan walau pun tak memiliki anggaran karena APBD yang belum cair.
"Kami bersyukur masyarakat mau bersabar dan mengerti. SKPD juga banyak yang masih mau bekerja, walau tanpa duit. Pelayanan publik juga tak sampai terhenti walau kita tanpa anggaran," katanya.
Panji pun meminta seluruh SKPD mengoptimalkan APBD Melawi yang perjalanannya tinggal sekitar tujuh bulan. Banyaknya pemangkasan juga diharapkan bisa dimaklumi karena hal tersebut merupakan kebijakan pusat.
"Jangan lagi berasumsi kegiatan untuk 12 bulan. Sekarang kita tinggal satu semester. Kalau ada program yang mutlak harus dilaksanakan tapi belum masuk anggaran, nanti bisa menunggu pada APBD Perubahan atau pada tahun depan," katanya.
Panji juga meminta pengawasan DPPKAD terhadap penggunaan anggaran agar terjadi keseimbangan. Dirinya menegaskan pada tahun 2017 mendatang, APBD Melawi harus lebih sehat dan tak dibebani dengan defisit.
"Kalau pun mesti ada defisit jangan sampai lebih dari tiga persen," katanya.
Penyusunan belanja ke depan, lanjut Panji juga sesuai dengan perintah instruksi Presiden Jokowi difokuskan pada pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat.
Dalam penyerahan penjabaran APBD Melawi, tak seluruh SKPD sudah menerimanya. Ada beberapa SKPD yang belum selesai membahas rencana kerja anggaran (RKA) sehingga ditunda penyerahan APBD nya.
SKPD tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam penyerahan APBD tersebut meminta seluruh SKPD bekerja keras untuk memaksimalkan serapan anggaran yang banyak tertunda.
"Kita bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai tunggakan. Seperti gaji tenaga kontrak yang belum dibayar. Karena untuk administrasi pendukung juga sudah ditandatangani bupati," katanya.
Yang terpenting lagi, lanjut Ivo adalah juga mengejar realisasi berbagai proyek fisik. Instansi teknis yang menangani fisik diharapkan bisa segera menyiapkan proses lelang. Apalagi sekarang juga sudah memasuki musim penghujan yang bisa berpengaruh dalam pengerjaan proyek di lapangan.
"Yang penting penjabaran APBD cepat diproses. Yang belum serahkan RKA juga kita minta cepat kembalikan agar nanti bisa dibuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kemudian membentuk PPTK di setiap dinas. Sedangkan untuk SK pengguna anggaran sudah dibuat," katanya.
APBD Melawi yang ditetapkan sebesar Rp 1,103 triliun memang berkurang dari pagu awal akibat pemotongan dana DAK oleh pusat sebesar 10 persen serta pengurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp 15 miliar yang disebabkan adanya kelebihan dana transfer pada tahun 2013.
"Sedangkan untuk DAU kita tidak dikenakan pemotongan, hanya kemarin sanksi penundaan transfer sebesar 25 persen. Atau kira-kira sebesar Rp12,8 miliar setiap bulannya. Hanya sanksi ini penalti ini dicabut setelah kita menyampaikan APBD ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Ivo mengakui, Pemkab Melawi terpaksa melakukan pemangkasan terhadap sejumlah anggaran di SKPD akibat pengurangan serta defisit APBD yang besar pada tahun lalu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan rasionalisasi terhadap satuan anggaran sesuai dengan saran DPRD Melawi.
"Seperti anggaran perjalanan dinas dari yang awalnya mencapai Rp 50 miliar sekarang berkurang separuhnya hingga Rp 25 miliar. Begitu juga untuk anggaran makan minum, honorarium kegiatan serta ATK. SKPD sudah diminta untuk mengontrol dan membangun keseimbangan anggaran," jelasnya. (Susila/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Penyerahan Penjabaran APBD menjadi awal untuk memulai penggunaan anggaran di setiap SKPD.
Bupati Melawi, Panji dalam penyerahan tersebut menyampaikan permohonan maaf terkait keterlambatan APBD yang berdampak pada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi SKPD di jajaran Pemkab Melawi yang masih tetap mau menjalankan berbagai program kegiatan walau pun tak memiliki anggaran karena APBD yang belum cair.
"Kami bersyukur masyarakat mau bersabar dan mengerti. SKPD juga banyak yang masih mau bekerja, walau tanpa duit. Pelayanan publik juga tak sampai terhenti walau kita tanpa anggaran," katanya.
Panji pun meminta seluruh SKPD mengoptimalkan APBD Melawi yang perjalanannya tinggal sekitar tujuh bulan. Banyaknya pemangkasan juga diharapkan bisa dimaklumi karena hal tersebut merupakan kebijakan pusat.
"Jangan lagi berasumsi kegiatan untuk 12 bulan. Sekarang kita tinggal satu semester. Kalau ada program yang mutlak harus dilaksanakan tapi belum masuk anggaran, nanti bisa menunggu pada APBD Perubahan atau pada tahun depan," katanya.
Panji juga meminta pengawasan DPPKAD terhadap penggunaan anggaran agar terjadi keseimbangan. Dirinya menegaskan pada tahun 2017 mendatang, APBD Melawi harus lebih sehat dan tak dibebani dengan defisit.
"Kalau pun mesti ada defisit jangan sampai lebih dari tiga persen," katanya.
Penyusunan belanja ke depan, lanjut Panji juga sesuai dengan perintah instruksi Presiden Jokowi difokuskan pada pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat.
Dalam penyerahan penjabaran APBD Melawi, tak seluruh SKPD sudah menerimanya. Ada beberapa SKPD yang belum selesai membahas rencana kerja anggaran (RKA) sehingga ditunda penyerahan APBD nya.
SKPD tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam penyerahan APBD tersebut meminta seluruh SKPD bekerja keras untuk memaksimalkan serapan anggaran yang banyak tertunda.
"Kita bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai tunggakan. Seperti gaji tenaga kontrak yang belum dibayar. Karena untuk administrasi pendukung juga sudah ditandatangani bupati," katanya.
Yang terpenting lagi, lanjut Ivo adalah juga mengejar realisasi berbagai proyek fisik. Instansi teknis yang menangani fisik diharapkan bisa segera menyiapkan proses lelang. Apalagi sekarang juga sudah memasuki musim penghujan yang bisa berpengaruh dalam pengerjaan proyek di lapangan.
"Yang penting penjabaran APBD cepat diproses. Yang belum serahkan RKA juga kita minta cepat kembalikan agar nanti bisa dibuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kemudian membentuk PPTK di setiap dinas. Sedangkan untuk SK pengguna anggaran sudah dibuat," katanya.
APBD Melawi yang ditetapkan sebesar Rp 1,103 triliun memang berkurang dari pagu awal akibat pemotongan dana DAK oleh pusat sebesar 10 persen serta pengurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp 15 miliar yang disebabkan adanya kelebihan dana transfer pada tahun 2013.
"Sedangkan untuk DAU kita tidak dikenakan pemotongan, hanya kemarin sanksi penundaan transfer sebesar 25 persen. Atau kira-kira sebesar Rp12,8 miliar setiap bulannya. Hanya sanksi ini penalti ini dicabut setelah kita menyampaikan APBD ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Ivo mengakui, Pemkab Melawi terpaksa melakukan pemangkasan terhadap sejumlah anggaran di SKPD akibat pengurangan serta defisit APBD yang besar pada tahun lalu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan rasionalisasi terhadap satuan anggaran sesuai dengan saran DPRD Melawi.
"Seperti anggaran perjalanan dinas dari yang awalnya mencapai Rp 50 miliar sekarang berkurang separuhnya hingga Rp 25 miliar. Begitu juga untuk anggaran makan minum, honorarium kegiatan serta ATK. SKPD sudah diminta untuk mengontrol dan membangun keseimbangan anggaran," jelasnya. (Susila/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016