Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak mencatat, sekitar 900 orang utusan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan studi banding karena banyaknya prestasi dan inovasi dalam pelayanan publik yang sudah diraih pemerintah kota tersebut.
"Hal itu menunjukkan Kota Pontianak mendapat pengakuan secara nasional dari daerah lainnya atas kinerja dan prestasi yang diraih selama ini," kata Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin.
Menurut dia, studi banding tidak hanya dilakukan oleh utusan pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota saja, melainkan juga dari peserta Diklatpim dari pusat.
"Dijadikannya Kota Pontianak sebagai tujuan studi banding, karena Pemkot Pontianak telah berhasil memecahkan rekor inovasi daerah yakni sebanyak 149 inovasi. Dengan jumlah inovasi tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mengklaim Pontianak berhasil memecahkan rekor inovasi yang sebelumnya diraih Yogyakarta sebanyak 120 inovasi," ungkapnya.
Selain itu, sebanyak 109 unit layanan publik Pemkot Pontianak telah diverifikasi dan masuk dalam zona hijau oleh Ombudsman RI, katanya.
"Dinyatakan dalam zona hijau artinya tingkat kepatuhan SKPD terhadap UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik itu sudah sesuai. Untuk itu, kami berharap masyarakat Pontianak terus mendukung pembangunan yang dilakukan Pemkot supaya bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Edi.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Pontianak menjadi tujuan studi banding dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia, karena banyaknya prestasi dan inovasi dalam pelayanan publik yang sudah diraih.
"Berbagai prestasi yang diraih dan banyaknya inovasi yang diciptakan menjadikan Kota Pontianak sebagai tujuan studi banding oleh daerah-daerah lainnya maupun peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)," katanya.
Keterbukaan informasi publik dinilainya sebagai hal yang penting bagi kemajuan suatu daerah. Hal itu sudah sejak lama dilakukan jajaran Pemkot Pontianak, salah satunya dengan menggelar bedah APBD secara terbuka yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya sebelum dibahas di tataran legislatif.
"Kalau daerah lainnya baru-baru ini ada yang menggelar Festival APBD, Pemkot Pontianak sejak lima atau enam tahun lalu sudah melakukan hal serupa dengan menggelar bedah APBD yang melibatkan masyarakat, stakeholder, akademisi dan pihak-pihak lainnya," ujarnya.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Hal itu menunjukkan Kota Pontianak mendapat pengakuan secara nasional dari daerah lainnya atas kinerja dan prestasi yang diraih selama ini," kata Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin.
Menurut dia, studi banding tidak hanya dilakukan oleh utusan pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota saja, melainkan juga dari peserta Diklatpim dari pusat.
"Dijadikannya Kota Pontianak sebagai tujuan studi banding, karena Pemkot Pontianak telah berhasil memecahkan rekor inovasi daerah yakni sebanyak 149 inovasi. Dengan jumlah inovasi tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mengklaim Pontianak berhasil memecahkan rekor inovasi yang sebelumnya diraih Yogyakarta sebanyak 120 inovasi," ungkapnya.
Selain itu, sebanyak 109 unit layanan publik Pemkot Pontianak telah diverifikasi dan masuk dalam zona hijau oleh Ombudsman RI, katanya.
"Dinyatakan dalam zona hijau artinya tingkat kepatuhan SKPD terhadap UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik itu sudah sesuai. Untuk itu, kami berharap masyarakat Pontianak terus mendukung pembangunan yang dilakukan Pemkot supaya bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Edi.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Pontianak menjadi tujuan studi banding dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia, karena banyaknya prestasi dan inovasi dalam pelayanan publik yang sudah diraih.
"Berbagai prestasi yang diraih dan banyaknya inovasi yang diciptakan menjadikan Kota Pontianak sebagai tujuan studi banding oleh daerah-daerah lainnya maupun peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)," katanya.
Keterbukaan informasi publik dinilainya sebagai hal yang penting bagi kemajuan suatu daerah. Hal itu sudah sejak lama dilakukan jajaran Pemkot Pontianak, salah satunya dengan menggelar bedah APBD secara terbuka yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya sebelum dibahas di tataran legislatif.
"Kalau daerah lainnya baru-baru ini ada yang menggelar Festival APBD, Pemkot Pontianak sejak lima atau enam tahun lalu sudah melakukan hal serupa dengan menggelar bedah APBD yang melibatkan masyarakat, stakeholder, akademisi dan pihak-pihak lainnya," ujarnya.
(A057/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016