Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengajak semua negara di dunia sepakat mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim terutama melalui pengelolaan dan perlindungan hutan dan lahan gambut yang lebih baik.
Ia menyampaikan itu saat menghadiri Konferensi Dunia Oslo REDD Exchange yang dimulai pada Selasa (14/6) pagi waktu setempat. Saat tiba, Cornelis langsung mengikuti pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen.
Pertemuan tersebut juga dihadiri menteri dan gubernur dari negara-negara tropis seperti Guyana, Ethiopia, Liberia, Kolombia, Peru dan tentunya Indonesia. Dari Indonesia, juga hadir Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, dan Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Pontianak, Kamis, Gubernur Cornelis juga akan berbicara dengan pihak swasta untuk mendiskusikan potensi kerja sama dalam pembangunan dan investasi hijau. Yaitu meningkatkan produktivitas komoditas, sekaligus meningkatkan taraf penghidupan masyarakat dan menjaga lingkungan, gambut dan hutan.
Gubernur Cornelis juga akan berbicara di diskusi panel tentang Kalimantan pada Rabu (15/6). Salah satu mitra yang menemani, yaitu IDH-Sustainable Trade Initiative, dalam pertemuan antara Gubernur Cornelis dan Menteri Helgesen dari Norwegia dan tamu kehormatan lainnya hari ini, menuturkan bahwa diskusi terfokus kepada perlunya memperluas model pengelolaan lanskap yang baik dengan pihak swasta dan masyarakat serta LSM, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi lebih signifikan.
Diharapkan dukungan negara maju, seperti Norwegia, secara nyata bisa membantu provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat. Sebagai koordinator nasional dari platform global yaitu Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) di Indonesia, Gubernur Cornelis melihat pembelajaran dari berbagai negara tropis perlu didorong bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat sub-nasiona, yaitu provinsi dan kabupaten, sehingga tercipta kepedulian bersama akan kepedulian bersama akan pengelolaan hutan dan gambut yang lebih baik.
Dari pertemuan tingkat tinggi dan sesi pertemuan lainnya di Oslo REDD Exchange ini, Gubernur Cornelis mengharapkan bahwa struktur pendanaan yang ada harus lebih dibangun untuk lebih tepat sasaran, terutama mengatasi permasalahan konkrit di provinsi, kabupaten atau lanskap.
Sementara Menteri Norwegia Vidar Helgesen secara seksama berdiskusi dan menanggapi poin-poin yang disampaikan pemimpin dari berbagai negara dan daerah yang mempunyai hutan tropis dan gambut. Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative untuk Indonesia, Fitrian Ardiansyah, dalam kesempatan ini menyatakan, "kepemimpinan Gubernur Cornelis di Kalimantan Barat dan GCF merupakan modal kuat dalam melakukan transformasi pengelolaan lanskap dan pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas yang lebih baik".
Fitrian menambahkan bahwa Pemerintah Norwegia dan negara maju lainnya serta pihak swasta menganggap bahwa koordinasi dan kemitraan didukung kepemimpinan gubernur adalah kunci sukses agar semua pihak mau bekerja sama, demi lanskap dan lingkungan yang lebih baik, sekaligus produktif.
Oslo REDD Exchange adalah pertemuan reguler yang dilakukan di Oslo yang dikelola oleh Pemerintah Norwegia dan mempunyai fokus untuk mendiskusikan penguranan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Pertemuan pada tahun 2016 ini adalah pertemuan ketiga dan dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari 50 negara.
Sementara Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) didirikan pada bulan November 2008 dan sampai sekarang sudah melibatkan 29 Gubernur dari seluruh dunia. Di Indonesia, Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat adalah anggota dari GCF.
GCF berusaha untuk memajukan program yurisdiksi yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan rendah emisi dan pengurangan emisi dari deforestasi dan penggunaan lahan (REDD +) dan mengaitkan kegiatan ini dengan berkembangnya efek gas rumah kaca (GRK) dan peluang pay-for-performance lainnya.
IDH-Sustainable Trade Initiative mempertemukan perusahaan, organisasi, pemerintah dan lembaga lain dalam kerjasama publik dan swasta. Bersama-sama mendorong kerjasama, menyediakan co-funding dan membuat serta merancang model percobaan pendekatan ekonomis untuk mewujudkan pertumbuhan hijau dan inklusif pada skala sektor komoditas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Ia menyampaikan itu saat menghadiri Konferensi Dunia Oslo REDD Exchange yang dimulai pada Selasa (14/6) pagi waktu setempat. Saat tiba, Cornelis langsung mengikuti pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen.
Pertemuan tersebut juga dihadiri menteri dan gubernur dari negara-negara tropis seperti Guyana, Ethiopia, Liberia, Kolombia, Peru dan tentunya Indonesia. Dari Indonesia, juga hadir Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, dan Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Pontianak, Kamis, Gubernur Cornelis juga akan berbicara dengan pihak swasta untuk mendiskusikan potensi kerja sama dalam pembangunan dan investasi hijau. Yaitu meningkatkan produktivitas komoditas, sekaligus meningkatkan taraf penghidupan masyarakat dan menjaga lingkungan, gambut dan hutan.
Gubernur Cornelis juga akan berbicara di diskusi panel tentang Kalimantan pada Rabu (15/6). Salah satu mitra yang menemani, yaitu IDH-Sustainable Trade Initiative, dalam pertemuan antara Gubernur Cornelis dan Menteri Helgesen dari Norwegia dan tamu kehormatan lainnya hari ini, menuturkan bahwa diskusi terfokus kepada perlunya memperluas model pengelolaan lanskap yang baik dengan pihak swasta dan masyarakat serta LSM, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi lebih signifikan.
Diharapkan dukungan negara maju, seperti Norwegia, secara nyata bisa membantu provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat. Sebagai koordinator nasional dari platform global yaitu Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) di Indonesia, Gubernur Cornelis melihat pembelajaran dari berbagai negara tropis perlu didorong bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat sub-nasiona, yaitu provinsi dan kabupaten, sehingga tercipta kepedulian bersama akan kepedulian bersama akan pengelolaan hutan dan gambut yang lebih baik.
Dari pertemuan tingkat tinggi dan sesi pertemuan lainnya di Oslo REDD Exchange ini, Gubernur Cornelis mengharapkan bahwa struktur pendanaan yang ada harus lebih dibangun untuk lebih tepat sasaran, terutama mengatasi permasalahan konkrit di provinsi, kabupaten atau lanskap.
Sementara Menteri Norwegia Vidar Helgesen secara seksama berdiskusi dan menanggapi poin-poin yang disampaikan pemimpin dari berbagai negara dan daerah yang mempunyai hutan tropis dan gambut. Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative untuk Indonesia, Fitrian Ardiansyah, dalam kesempatan ini menyatakan, "kepemimpinan Gubernur Cornelis di Kalimantan Barat dan GCF merupakan modal kuat dalam melakukan transformasi pengelolaan lanskap dan pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas yang lebih baik".
Fitrian menambahkan bahwa Pemerintah Norwegia dan negara maju lainnya serta pihak swasta menganggap bahwa koordinasi dan kemitraan didukung kepemimpinan gubernur adalah kunci sukses agar semua pihak mau bekerja sama, demi lanskap dan lingkungan yang lebih baik, sekaligus produktif.
Oslo REDD Exchange adalah pertemuan reguler yang dilakukan di Oslo yang dikelola oleh Pemerintah Norwegia dan mempunyai fokus untuk mendiskusikan penguranan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Pertemuan pada tahun 2016 ini adalah pertemuan ketiga dan dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari 50 negara.
Sementara Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) didirikan pada bulan November 2008 dan sampai sekarang sudah melibatkan 29 Gubernur dari seluruh dunia. Di Indonesia, Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat adalah anggota dari GCF.
GCF berusaha untuk memajukan program yurisdiksi yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan rendah emisi dan pengurangan emisi dari deforestasi dan penggunaan lahan (REDD +) dan mengaitkan kegiatan ini dengan berkembangnya efek gas rumah kaca (GRK) dan peluang pay-for-performance lainnya.
IDH-Sustainable Trade Initiative mempertemukan perusahaan, organisasi, pemerintah dan lembaga lain dalam kerjasama publik dan swasta. Bersama-sama mendorong kerjasama, menyediakan co-funding dan membuat serta merancang model percobaan pendekatan ekonomis untuk mewujudkan pertumbuhan hijau dan inklusif pada skala sektor komoditas.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016