Sanggau (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan untuk mencapai Sanggau wajib KTP, maka pemerintah harus proaktif.
"Dulu masyarakat yang aktif sekarang dibalik, pemerintah yang harus proaktif mengelola administrasi kependudukan," ujarnya di Sanggau, Jumat.
Tujuannya ujar Ontot, agar masyarakat di Kabupaten Sanggau tertib administrasi kependudukannya untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, Ontot juga minta Dukcapil Kabupaten Sanggau lebih teliti mengelola administrasi kependudukan tersebut, agar tidak kecolongan dengan kerangkapan data penduduk dan data penduduk gelap.
"Jangan sampai kecolongan dengan orang-orang yang hanya numpang alamat di Kabupaten Sanggau untuk jadi TKI ke Malaysia," ungkapnya.
Kendati demikian, Ontot mengaku tidak khawatir akan terjadinya kerangkapan data karena sistem digital dan online yang digunakan saat ini sangat membantu pengelolaan administrasi kependudukan, namun ada kelemahannya.
"Tidak perlu khawatir akan terjadinya data rangkap karena sistem online yang sekarang digunakan sangat membantu pengelolaan administrasi, tapi kelemahannya juga ada misalnya sistem error, alat yang digunakan harus memadai, dan akhir-akhir ini listrik sering padam. Hal itu yang menyebabkan kerja terhambat dan mengakibatkan KTP masyarakat lama jadi," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Dulu masyarakat yang aktif sekarang dibalik, pemerintah yang harus proaktif mengelola administrasi kependudukan," ujarnya di Sanggau, Jumat.
Tujuannya ujar Ontot, agar masyarakat di Kabupaten Sanggau tertib administrasi kependudukannya untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, Ontot juga minta Dukcapil Kabupaten Sanggau lebih teliti mengelola administrasi kependudukan tersebut, agar tidak kecolongan dengan kerangkapan data penduduk dan data penduduk gelap.
"Jangan sampai kecolongan dengan orang-orang yang hanya numpang alamat di Kabupaten Sanggau untuk jadi TKI ke Malaysia," ungkapnya.
Kendati demikian, Ontot mengaku tidak khawatir akan terjadinya kerangkapan data karena sistem digital dan online yang digunakan saat ini sangat membantu pengelolaan administrasi kependudukan, namun ada kelemahannya.
"Tidak perlu khawatir akan terjadinya data rangkap karena sistem online yang sekarang digunakan sangat membantu pengelolaan administrasi, tapi kelemahannya juga ada misalnya sistem error, alat yang digunakan harus memadai, dan akhir-akhir ini listrik sering padam. Hal itu yang menyebabkan kerja terhambat dan mengakibatkan KTP masyarakat lama jadi," tegasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016