Pontianak (Antara Kalbar) - Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah, Bapedda Kalbar, Yuslinda mengatakan masih luasnya kawasan kumuh di Kalimantan Barat tidak terlepas dari faktor tingkat kemiskinan di wilayah itu yang masih tinggi.
"Suatu kawasan kumuh itu satu di antaranya diakibatkan daerah tersebut tingkat kemiskinannan tinggi. Kalbar masih diidentikan dengan daerah miskin," ujarnya saat peluncuran Program Kota Tanpa Kumuh di Pontianak, Selasa.
Ia menambahkan dengan predikat daerah yang masih terbilang miskin diperkuat lagi fakta bahwa dari 14 kabupaten di Kalbar ada delapan kabupaten termasuk daerah tertinggal.
"Kalbar dilihat dari posisi IPM juga masih perlu peningkatan di mana saat ini berada di peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kesemua faktor tersebut mempengaruhi mumuh atau tidak suatu wilayah," katanya.
Terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalbar tentang pengemtasan kawasan kumuh menuritnya sudah masuk dalam RPJMD 2013-2018.
"Satu di antaranya adalah pemprov meningkatkan layan seperti penataan lingkungan, drainase, penyedian air bersih dan lainnya. Untuk penyedian air bersih hingga saat ini baru mencapai 54, 55 persen," kata dia.
Ia menambahkan dalam RJMD juga telah dicanangkat peningkatan kualitas dan kuatintas SDM dan pemerataan pembangunan.
"Kita terus berupaya ke depan perbaikan akan terus dilanjutakan. Semoga partisipasi masyarakat sebagai syarat penting dalam menyukseskan setiap rencana bisa maksimal," katanya.
(U.KR-DDI/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Suatu kawasan kumuh itu satu di antaranya diakibatkan daerah tersebut tingkat kemiskinannan tinggi. Kalbar masih diidentikan dengan daerah miskin," ujarnya saat peluncuran Program Kota Tanpa Kumuh di Pontianak, Selasa.
Ia menambahkan dengan predikat daerah yang masih terbilang miskin diperkuat lagi fakta bahwa dari 14 kabupaten di Kalbar ada delapan kabupaten termasuk daerah tertinggal.
"Kalbar dilihat dari posisi IPM juga masih perlu peningkatan di mana saat ini berada di peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kesemua faktor tersebut mempengaruhi mumuh atau tidak suatu wilayah," katanya.
Terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalbar tentang pengemtasan kawasan kumuh menuritnya sudah masuk dalam RPJMD 2013-2018.
"Satu di antaranya adalah pemprov meningkatkan layan seperti penataan lingkungan, drainase, penyedian air bersih dan lainnya. Untuk penyedian air bersih hingga saat ini baru mencapai 54, 55 persen," kata dia.
Ia menambahkan dalam RJMD juga telah dicanangkat peningkatan kualitas dan kuatintas SDM dan pemerataan pembangunan.
"Kita terus berupaya ke depan perbaikan akan terus dilanjutakan. Semoga partisipasi masyarakat sebagai syarat penting dalam menyukseskan setiap rencana bisa maksimal," katanya.
(U.KR-DDI/B008)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016