Bappeda : Angka Kemiskinan Kalbar Turun 8,17 Persen

Sungai Raya, Kalbar (ANTARA Kalbar) - Kepala Bappeda Kalimantan Barat, Munif Alqadrie, mengatakan hingga pertengahan tahun 2012 ini, angka kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat turun hingga 8,17 persen.

" Ada 10 kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka kemiskinan di Kalbar, jumlahnya hingga tahun 2012 turun sampai 8,17 persen. Secara nasional angka kita lebih bagus, karena penghitungan untuk tingkat nasional 8,48," katanya saat sosialisasi Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PMPK) program nasional pembedayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Sungai Raya, Senin.

Menurutnya, indikator penghitungannya sendiri, dari IPM juga sudah menurun, dengan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, dia mengakui tidak semua angka kemiskinan di Kalbar turun, karena ada juga yang tetap.

Munif menuturkan konsep dari Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat memiliki indikator ekonomi. Yaitu kawasan usaha agro bisnis terpadu, kemudian pengembangan pasar tradisional di kawasan perbatasan.

"Juga peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kalbar. Kita juga didukung pemerintah pusat dengan PNPM Mandiri salah satunya untuk meningkatkan pendapatan perkapita, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Di tempat yang sama, Agus Subardi, Tenaga Ahli Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kalimantan Barat, mengungkapkan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

"Tujuan penanggulangan kemiskinan di PNPM Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)," katanya.

(pso-171)