Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Bupati Melawi Panji meminta 169 desa yang ada di kabupaten itu mulai menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan berdasarkan potensi lokal.
"Dalam UU Desa disebut BUMDes adalah pusat kegiatan ekonomi desa, maka saya berharap kedepan manajemen BUMDes itu bisa dikuasai dengan baik oleh aparatur desa," kata Panji di Nanga Pinoh, Rabu.
Ia menjelaskan, BUMDes memang belum dibuat oleh desa karena banyak yang belum terbiasa. Padahal, di masa kini, kegiatan perekonomian kerap kali menuntut adanya badan usaha sehingga masyarakat nantinya bisa bermitra dengan berbagai pihak.
"Kalau selama ini seringnya kegiatan ekonomi masyarakat kita ini bersifat pribadi, tak dilatarbelakangi dengan adanya badan usaha yang sah, sehingga sulit kita bermitra. Dampaknya kegiatan ekonomi masyarakat kita jadi terbatas," jelasnya.
Selain itu, Panji juga memotivasi kepala desa untuk mengembangkan berbagai produk pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan desa yang ada.
Termasuk juga keunggulan produk lokal di Melawi seperti kerajinan tangan anyam-anyaman, atau juga mandau yang sudah lama terkenal. Sehingga yang bisa dikembangkan, nantinya dikelola bersama masyarakat desa.
Menurutnya, yang penting sifatnya menguntungkan dan hasilnya untuk desa. "Hanya tinggal bagaimana kelompok nanti memanajemen ini. Kalau seperti tanah tadi, kalau sudah produksi, hasilnya bisa dihitung tiap bulan atau tiap tahun," kata Panji.
Diakui Panji, sampai kini memang belum ada BUMDes yang bisa menjadi contoh di Melawi. Hanya pola BUMDes ini mirip dengan pengelolaan KUD di wilayah perkebunan yang sebenarnya sudah banyak berjalan baik.
"Sekarang dengan BUMDes banyak yang bisa diurus, bagaimana memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah kita masing-masing. Makanya BUMDes ini mutlak dibentuk di desa," tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPDKBP) setempat, Junaidi menjelaskan pelatihan BUMDes yang diikuti seluruh kepala desa dan Ketua BPD se Kabupaten Melawi ini bertujuan untuk membentuk lembaga ekonomi berbasis desa serta meningkatkan dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat pedesaan serta mewadahi kreatifitas masyarakat.
"BUMDes itu nanti dibentuk oleh desa, dilengkapi dengan akta notaris. Soal modal bisa dianggarkan dari dana desa. BUMDes juga bisa untuk pengelolaan home industri," tutur Junaidi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Dalam UU Desa disebut BUMDes adalah pusat kegiatan ekonomi desa, maka saya berharap kedepan manajemen BUMDes itu bisa dikuasai dengan baik oleh aparatur desa," kata Panji di Nanga Pinoh, Rabu.
Ia menjelaskan, BUMDes memang belum dibuat oleh desa karena banyak yang belum terbiasa. Padahal, di masa kini, kegiatan perekonomian kerap kali menuntut adanya badan usaha sehingga masyarakat nantinya bisa bermitra dengan berbagai pihak.
"Kalau selama ini seringnya kegiatan ekonomi masyarakat kita ini bersifat pribadi, tak dilatarbelakangi dengan adanya badan usaha yang sah, sehingga sulit kita bermitra. Dampaknya kegiatan ekonomi masyarakat kita jadi terbatas," jelasnya.
Selain itu, Panji juga memotivasi kepala desa untuk mengembangkan berbagai produk pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan desa yang ada.
Termasuk juga keunggulan produk lokal di Melawi seperti kerajinan tangan anyam-anyaman, atau juga mandau yang sudah lama terkenal. Sehingga yang bisa dikembangkan, nantinya dikelola bersama masyarakat desa.
Menurutnya, yang penting sifatnya menguntungkan dan hasilnya untuk desa. "Hanya tinggal bagaimana kelompok nanti memanajemen ini. Kalau seperti tanah tadi, kalau sudah produksi, hasilnya bisa dihitung tiap bulan atau tiap tahun," kata Panji.
Diakui Panji, sampai kini memang belum ada BUMDes yang bisa menjadi contoh di Melawi. Hanya pola BUMDes ini mirip dengan pengelolaan KUD di wilayah perkebunan yang sebenarnya sudah banyak berjalan baik.
"Sekarang dengan BUMDes banyak yang bisa diurus, bagaimana memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah kita masing-masing. Makanya BUMDes ini mutlak dibentuk di desa," tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPDKBP) setempat, Junaidi menjelaskan pelatihan BUMDes yang diikuti seluruh kepala desa dan Ketua BPD se Kabupaten Melawi ini bertujuan untuk membentuk lembaga ekonomi berbasis desa serta meningkatkan dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat pedesaan serta mewadahi kreatifitas masyarakat.
"BUMDes itu nanti dibentuk oleh desa, dilengkapi dengan akta notaris. Soal modal bisa dianggarkan dari dana desa. BUMDes juga bisa untuk pengelolaan home industri," tutur Junaidi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016