Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengatakan Pemkab Sambas akan berkomitmen menyasar pajak kendaraan alat berat di wilayahnya lantaran hingga kini kontribusi masih nol.
"Pemkab akan berkomitmen agar pajak alat berat dapat menjadi pendapatan asli daerah melalui bagi hasil dengan pemerintah provinsi Kalbar. Dari data Dispenda Provinsi Kalbar kontribusi pajak kendaraan alat berat di Kabupaten Sambas masih nol di mana hal tersebut terungkap dalam sosialisasi dan penyuluhan pajak yang digelar Dispenda Provinsi Kalbar," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Hairiah mengatakan komitmen tersebut akan tertuang dalam para camat yang ada di Sambas untuk melakukan pendataan jumlah alat berat yang digunakan oleh perusahaan perkebunan yang di wilayahnya terdapat perusahaan perkebunan.
"Para camat akan kita minta agar dapat melaksanakan pendataan keberadaan alat berat karena pajak di Kalbar merupakan sumber pendanaan pembangunan provinsi Kalbar tidak terkecuali membiayai pembangunan," tuturnya.
Ia menambahkan peran kepala desa hingga ketua RT juga diperlukan dalam hal memberikan informasi keberadaan alat berat kepada camat atau UPPD Samsat Sambas.
"Pajak adalah modal dasar bagi daerah untuk membangun. Oleh karena itu peran dari wajib pajak sangat diperlukan," katanya.
Ia mendorong juga kepada pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas untuk segera mendaftarkan alat berat yang digunakan oleh perusahaan ataupun perorangan.
"Kita perintahkan kepada pemilik alat berat laksanakan aturan dan laporkan pajak alat beratnya ke UPPD Samsat Sambas," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pemkab akan berkomitmen agar pajak alat berat dapat menjadi pendapatan asli daerah melalui bagi hasil dengan pemerintah provinsi Kalbar. Dari data Dispenda Provinsi Kalbar kontribusi pajak kendaraan alat berat di Kabupaten Sambas masih nol di mana hal tersebut terungkap dalam sosialisasi dan penyuluhan pajak yang digelar Dispenda Provinsi Kalbar," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Hairiah mengatakan komitmen tersebut akan tertuang dalam para camat yang ada di Sambas untuk melakukan pendataan jumlah alat berat yang digunakan oleh perusahaan perkebunan yang di wilayahnya terdapat perusahaan perkebunan.
"Para camat akan kita minta agar dapat melaksanakan pendataan keberadaan alat berat karena pajak di Kalbar merupakan sumber pendanaan pembangunan provinsi Kalbar tidak terkecuali membiayai pembangunan," tuturnya.
Ia menambahkan peran kepala desa hingga ketua RT juga diperlukan dalam hal memberikan informasi keberadaan alat berat kepada camat atau UPPD Samsat Sambas.
"Pajak adalah modal dasar bagi daerah untuk membangun. Oleh karena itu peran dari wajib pajak sangat diperlukan," katanya.
Ia mendorong juga kepada pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas untuk segera mendaftarkan alat berat yang digunakan oleh perusahaan ataupun perorangan.
"Kita perintahkan kepada pemilik alat berat laksanakan aturan dan laporkan pajak alat beratnya ke UPPD Samsat Sambas," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016