Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota DPR RI Komisi XI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Michael Jeno mengatakan secara umum realisasi penggunaan dana desa di Kalbar sudah baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu dioptimalkan oleh pemerintah desa.
"Implementasi dana desa di Kalbar yang masuk tahun kedua ini baik namun belum optimal. Belum optimal itulah yang harus kita maksimalkan karena dana desa tujuannya adalah bagaimana masyarakat sejahtera," ujarnya saat menjadi salah satu pemateri dalam dialog terbuka pemantapan pemahaman pengelolaan desa yang digelar oleh BPK RI di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan belum optimal realisasi dana desa di Kalbar lantaran masih ada dua hal dari hasil dialog yang mesti diselesaikan. Ia mencontohkan di antaranya soal regulasi dari kementerian terkait yang mesti diperjelas.
"Regulasi oleh kementerian keuangan di awal tahun penyalurannya lamban dan itu tentu berpengaruh pada optimalisasi penggunaan anggaran desa," kata dia.
Ia menambahkan kendala implementasi dana desa lainnya di Kalbar adalah kekurangan pendamping desa. Pendamping yang ia maksud dalam hal kemampuan pendamping desa soal teknis.
"Sarjana yang butuh kerja di Kalbar banyak. Namun yang dibutuhkan sarjana untuk pendamping desa yang teknis dan itu kurang," kata dia
Ia mengatakan dengan adanya dana desa seyogyanya untuk peningkatan kesejahteraan desa. Kemudian peruntukannya yang menyasar ke pembangunan yang produktif.
"Dana desa merupakan wujud dari implementasi dari UU Desa dan Nawacita dari Presiden Jokowi. Ini harapan kita digunakan semestinya. Kita harapkan kepala desa benar-benar mengunakan sebagaimana mestinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Implementasi dana desa di Kalbar yang masuk tahun kedua ini baik namun belum optimal. Belum optimal itulah yang harus kita maksimalkan karena dana desa tujuannya adalah bagaimana masyarakat sejahtera," ujarnya saat menjadi salah satu pemateri dalam dialog terbuka pemantapan pemahaman pengelolaan desa yang digelar oleh BPK RI di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan belum optimal realisasi dana desa di Kalbar lantaran masih ada dua hal dari hasil dialog yang mesti diselesaikan. Ia mencontohkan di antaranya soal regulasi dari kementerian terkait yang mesti diperjelas.
"Regulasi oleh kementerian keuangan di awal tahun penyalurannya lamban dan itu tentu berpengaruh pada optimalisasi penggunaan anggaran desa," kata dia.
Ia menambahkan kendala implementasi dana desa lainnya di Kalbar adalah kekurangan pendamping desa. Pendamping yang ia maksud dalam hal kemampuan pendamping desa soal teknis.
"Sarjana yang butuh kerja di Kalbar banyak. Namun yang dibutuhkan sarjana untuk pendamping desa yang teknis dan itu kurang," kata dia
Ia mengatakan dengan adanya dana desa seyogyanya untuk peningkatan kesejahteraan desa. Kemudian peruntukannya yang menyasar ke pembangunan yang produktif.
"Dana desa merupakan wujud dari implementasi dari UU Desa dan Nawacita dari Presiden Jokowi. Ini harapan kita digunakan semestinya. Kita harapkan kepala desa benar-benar mengunakan sebagaimana mestinya," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016